PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi jajarannya di Mapolda provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (24/01) sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan sembilan Gubernur, Bupati, Pangdam dan Kapolda dari sembilan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan di Istana Negara kemarin.
Rapat tersebut membahas upaya pencegahan yang akan dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang pada tahun ini mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Kondisi ini dianggap menjadi tantangan serius untuk mencapai target tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan ditahun 2017.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Penetapan status diperlukan sebagai payung hukum pengiriman bantuan dari pemerintah Pusat untuk pupaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

“Status itu gunanya sebagai payung hukumnya instansi pusat membantu daerah, kalau belum tanggap darurat mereka belum bisa masuk,” ujar Alex usai rapat.

Menurut Alex, lima kabupaten rawan karhutla di Sumatera Selatan masing-masing Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin dan Muara Enim masuk dalam prioritas pengawasan. Pengawasan difokuskan untuk kawasan lahan gambut yang sulit dipadamkan bila terbakar.

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan mengoptimalkan sosialisasi Maklumat Kapolda dengan menerjunkan tim darat gabungan dari pihak pemerintah Daerah dan aparat keamanan untuk memberikan sosialisasi tentang larangan pembakaran lahan.

“Kami sudah bentuk 136 desa peduli api yang bersinggungan dengan daerah rawan karhutla. itu yang menjadi ujung tombak,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait