PALEMBANG — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Palembang, Kamis (2/5) berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).
Dengan mengusung poster para mahasiwa pengunjuk rasa menuntut Pemerintah Provinsi Sumsel meningkatkan pengawasan terhadap tempat hiburan dan memberantas miras (minuman keras) menjelang bulan suci Ramadhan.
Koordintor aksi M. Razik dalam orasinya menyatakan, pemerintah harus peka dan segera mensosialisasikan mengenai pelarangan operasi tempat hiburan, penjualan miras serta menutup tempat yang dianggap jadi sarang prostitusi selama bulan Ramadhan.
“Itu semua akan mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan jika tempat maksiat tersebut masih buka. Kami menuntut pemerintah segera bertindak agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, jauh dari hal berbau maksiat yang menodai kesucian ibadah Ramadhan,” katanya
Para mahasiswa dalam orasinya juga mengingatkan pemerintah, jika pemerintah tidak bertindak terhadap tempat hiburan atau tempat prostitusi yang nakal, maka PMII bersama dengan anggotanya akan melakukan sweeping tempat tersebut.
Ada lima tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Pertama, Pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah kota mengawal bulan Ramadhan. Kedua pemerintah pemerintah melarang warung makan atau restoran buka pada siang hari. Ketiga, Pemerintah provinsi dan Walikota Palembang menutup tempat hiburan malam. Keempat, pemerintah melakukan razia PSK yang masih beroperasi, dan kelima memberi sanksi bagi warga yang merokok,makan,dan minum di tempat umum.
Asisten I Sekretaris Daerah Sumsel Sumsel Ikhwanudin yang menerima kedatangan para mahasiswa mengatakan, “Sebelum aksi hari ini pemerintah provinsi dengan mengerahkan satuan polisi pamong praja telah melakukan razia bekerjasama dengan Pemerintah Palembang dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.”
Ikhwanuddin juga menjelaskan, masalah miras dan tempat hiburan yang masih harus buka selama bulan Ramadhan masih dirapatkan guna mencari solusi. “Nanti kalau kalau sudah ada kesepakatan tentang aturan dan sanksi baru dilakukan penindakan,” katanya. (juniara)

RelatedPost