Polemik sepakbola di tanah air yang tidak kunjung usai mendapat perhatian dari eks pemain timnas Indonesia, Rudy Keltjes. Sebagai pelaku dan saksi hidup perjalanan sepakbola Indonesia, Rudy mengaku heran permasalahan antara kedua kubu yakni Menpora – PSSI belum berakhir.

“Ini sangat aneh, Presiden Jokowi selalu menyampaikan bahwa negara ini harus patuh dengan hukum. Namun dalam kenyataannya justru pembantunya di kabinet yang memberi contoh tidak baik dengan mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah mengabulkan gugatan PSSI,” ujar Rudy yang saat ini menangani tim Pra PON Sumsel, Kamis (6/8) sore di stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.

Menurutnya, meskipun sudah resmi menyatakan banding namun pihak Menpora harus tetap menghormati keputusan PTUN dan membiarkan PSSI memutar kembali roda kompetisi seperti biasa. “Saya adalah saksi lahirnya Galatama di tahun 1979, saat itu saya masih berusia 20 tahun. Jadi saya sudah cukup banyak melihat langsung perjalanan sepakbola di Indonesia dan menurut saya tidak ada alasan bagi PSSI untuk menunda jalannya kompetisi,” jelas Rudy.

Dirinya pun mengaku sangat heran jika ada pihak yang mengatakan prestasi sepakbola di tanah air akan bertambah baik jika dibekukan sementara waktu, misalnya selama 2 tahun. “Itu ngawur, ada kompetisi saja prestasi kita belum bagus apalagi kalau sampai dihentikan. Memperbaiki bukan berarti mematikan induk organisasinya namun menghukum yang memang sudah terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Namun dirinya juga berharap PSSI membuka diri dan menerima saran serta masukan guna kemajuan sepakbola nasional. “Seperti yang sedang hangat saat ini, ada pemberitaan mengenai ketua komisi wasit PSSI yang diduga menerima suap. Langkah Komdis yang memanggil Jimmy Napitupulu yang disebut di kasus tersebut sudah tepat dan jika memang terbukti tentu harus ada tindakan tegas,” harapnya.

Tetapi jika dalam penyeledikan ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti, maka PSSI pun wajib menurutnya memberikan tindakan bagi oknum yang sudah melontarkan isu tersebut. “Belakangan ini kita sering mendengar tuduhan yang berdasarkan rumor atau katanya. Itu sesuatu yang tidak baik, sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tidak mengenal istilah tersebut,” pungkasnya.