PALEMBANG — Kado pahit yang diberikan pemerintahan Jokowi -JK diawal tahun menuai protes dari mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Indonesia.

Tidak mau ketinggalan, BEM se Sumatera Selatan juga menggelar hal di halaman kantor DPRD provinsi Sumsel untuk menggugat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro pada rakyat kecil.

Dikatakan, Koordinator Aliansi BEM Indonesia wilayah Sumsel, Rahmat Farizal saat diwawancarai, Kamis (12/1), pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang didalamnya berisi penambahan dan kenaikan biaya dalam kendaraan bermotor yang naik 2-3 kali lipat dari harga sebelumnya.

“Selain itu, melalui SK Direktur Pemasaran Pertamina tentang penetapan harga dasar baru pada PertaminaDex, Pertalite dan Dexalite dengan kenaikan Rp300,” ujarnya.

Dikatakan Farizal, kenaikan ini bertepatan pada kelangkaan BBM jenis Premium, karena tidak sedikit masyarakat yang memilih beralih pada BBM non Subsidi salah satunya Pertalite. “Hal ini berimbas pada naiknya kebutuhan masyarakat yang didorong dengan segala kebutuhan aktivitas masyarakat yang tergantung pada BBM umum/non subsidi,” tambah dia.

Menurutnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditentukan bahwa ketentuan harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar, tentu ini bertentangan dengan UUD 1945. “Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyerahan harga BBM kepada pasar tidak sesuai dengan UUD 1945 dan putusan MK,” jelasnya.

Maka dengan ini, lanjutnya, Aliansi Mahasiswa Sumsel menggugat pemerintah yang terdiri dari BEM se-Sumsel, KAMMI Palembang, IMM dan HMI menyerukan tuntutan untuk menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut PP No.60 tahun 2016.
“Batalkan juga kenaikan tarif dasar listrik yang mencapai 242,5 persen. Ini menyengsarakan rakyat. Juga termasuk batalkan kenaikan harga BBM,” tegasnya.

Sementara, pihaknya menginginkan pemerintah membuat kebijakan yang bersifat fundamental dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kami juga mengecam keras pemerintah untuk terbuka dan melaksanakan uji publik terlebih dahulu dalam setiap menentukan kebijakan,” tambahnya.

Melalui aksi tersebut, lanjutnya, meminta DPRD provinsi Sumsel untuk menyatakan sikap atas penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro pada rakyat, dan dapat memfasilitasi pertemuan antara Aliansi Mahsiswa Sumsel Menggugat dengan DPR RI selambat-lambatnya satu minggu sejak aksi tersebut dilaksanakan dan tuntutan disampaikan. (juniara)

Artikel Terkait