PALEMBANG — Sekretaris Daerah, Mukti Sulaiman, Jumat (16/9) usai membuka sosialisasi jabatan fungsional analis kebijakan di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel menjelaskan bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi yang bertugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Saat ini, kata Mukti, perubahan birokrasi sudah lebih baik, dengan adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk lebih berkembang lagi, hal tersebut ditunjukan dengan bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu serta lebih banyak pemberian formasi CPNS untuk mengisi jabatan fungsional tertentu.

Oleh karena itu, Mukti mengharapkan agar PNS lebih meningkatkan prestasinya, bekerja keras, disiplin dan professional serta meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi untuk melengkapi kompetensinya

Namun, kata Mukti mengakui pasti ada kendala yang dihadapi oleh pemegang jabatan tersebut karena terbukti dengan belum banyaknya performance yang bagus ditunjukan jabatan fungsional tersebut.

“Kita ada 120 jenis jabatan fungsional, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada, bahkan ada yang ganda. Ada yang sudah menunjukkan performance tapi masih sedikit,” ujarnya.

Dijelaskan, analisa jabatan fungsional merupakan suatu jabatan fungsional yang memiliki dan harus memenuhi kriteria keahlian tertentu. “Kalau dia sarjana hukum, berarti dia jabatan fungsionalnya sebagai perancang perundang-undangan, kalau sarjana planologi dia perancang di bidang perencanaan,” jelasnya.

Masih kata dia, disamping ada jabatan struktural, jabatan fungsional ini harus diperbanyak, tapi persyaratannya ahli tidak dia di bidang yang akan dijabatnya, karena ini tidak bisa dipaksa.

Menurutnya, tunjangan jabatan fungsional belum merangsang anggota, oleh karna itu nanti kita usulkan tunjangannya di perbesar, sehingga mereka akan terpacu untuk berprestasi. “Tunjangan jabatan fungsional bervariasi, ada tingkatannya. Paling rendah Rp1,2 juta,” tutupnya. (juniara)

Related Post