PALEMBANG —┬áMenteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani bersama Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin melakukan kunjungan ke Puskesmas Kampus Palembang untuk melihat langsung proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui JKN-KIS, Rabu (25/1).

Selain meninjau Puskesmas Kampus, kunjungan kerja Puan Maharani di Palembang juga untuk menghadiri Rapat Arahan Strategis Nasional (Rasnas) BPJS Kesehatan tahun 2017, dengan tema “Meningkatkan Kesinambungan Program JKN-KIS Menuju Cakupan Semesta Melalui Keberlangsungan Finansial dan Kepuasan Peserta”.

Di Puskesmas Kampus, Puan Maharani nampak berdiskusi dan menanyakan langsung dengan para pasien terkait pelayanan kesehatan kususnya di Kota Palembang. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel Hj. Tartilah Ishak Mekki, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nuraini, serta para SKPD Lainnya.

Puan Maharani mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan BPJS harus dicari langkah yang solutif strategis sehingga memang kedepannya pelayanan yang diberikan BPJS berjalan lebih baik serta lebih meningkat kinerjanya.

Menurutnya, selama 2 tahun pemerintahan Jokowi sudah dilakukan berbagai upaya dan diperbaiki, sesuai arahan Presiden agar pemerataan kesejahteraan bisa terealisasi, paling tidak maksimal pada 2019.

“Itu sudah dikerjakan dan salah satu hal yang dilakukan dengan menggelar rakernas, melalui gerakan revolusi mental, dimana pelayanan yang tadinya 7 menit menjadi 3 menit. Kemudian, bagaimana memberikan pelayanan yang solutif sehingga, rakyat itu kalau datang bisa langsung diberikan pelayanan,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, lanjut Puan Maharani, dirinya berharap apa yang dilakukan oleh BPJS kedepan, sifatnya promotif dan preventif. Bagaimana pemanfaatan BPJS bukan dilakukan saat orang itu sakit. Namun, memberikan edukasi, bahwa menjaga kesehatan itu lebih penting, dari pada datang karena sakit.

Saat ini, kata Puan, pihaknya sedang berusaha mengintegrasikan semua Provinsi/ Kabupaten dan Kota untuk segera terintegrasi dengan BPJS secara nasional. Menurutnya, komitmen dari seluruh kepala daerah diperlukan, agar bagaimana secara bergotong royong melaksanakan pelayanan kesehatan rakyat ini, sehingga secara bertahap terintegrasi dan secara nasional.

“Contohnya di Sumsel, berkat komitmen dari Gubernur,saat ini sudah ada 7 Kabupaten yang ikut dengan BPJS Kesehatan secara nasional, dan akan ditindaklanjuti secara bertahap oleh Kabupaten dan Kota lainnya,” ujarnya.

Puan Maharani menjelaskan, hal ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat, bahwa banyak hal yang harus dilakukan, mulai dari opsi-opsi yang sedang dikaji. Kemudian, bagaiamana integrasi dari daerah ke pusat akan membantu salah satu solusi yang menjadi opsi untuk mengurangi defisit yang ada di BPJS.

“Solusi konkrti akan keluar perpres pengendaluian defisit BPJS. Namun, untuk opsinya seperti apa kami sudah menugaskan dirut BPJS agar memberikan hitungan apa saja, tanpa membebankan rakyat, kemudian memberikan solusi yang memang bisa mengurangi defisit BPJS, Tentu saja, sedang kami kaji secara berhati-hati, paparnya.

Ditambahkannya, Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah melaunching gerakan hidup sehat, sebagai salah satu upaya mengurangi membludaknya pasien yang datang ke rumah sakit. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah mengurangi manfaat dari BPJS dalam pelayanan kesehatannya.

“Lebih baik kita melakukan upaya promotif, preventif, dalam artian menjaga kesehatan itu lebih penting dari pada kemudian sakit dan berobat, memang yang sakitnya ini kami kurangi, namun pelayanan kesehatan kami tingkatkan,” tandasnya. (ril)

RelatedPost