BANYUASIN — Kementerian Pertanian menargetkan program intergrasi tanaman jagung pada peremajaan karet dan kelapa sawit seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia pada 2016. Dengan penanaman jagung terintegrasi peemrintah bertekad mengurangi import dan meningkatkan ekspor jagung.
Usai melakukan penanaman intercropping Jagung pada peremajaan karet di Desa Pulau Harapan, KecamatanSembawa dan penanaman jagung di Desa Mulyasari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Kamis (9/6), Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, setiap tahun Indonesia impor jagung sampai 3,6 juta ton, setara dengan Rp10 Triliun.
“Kondisi ini sangat menyedihkan, sehingga Kementerian Pertanian mengambil inisiatif dengan melakukan integrasi tanaman jagung dengan kelapa sawit, jagung dengan karet dan jagung dengan tanaman perputani,” katanya.
Menurut Menteri Pertanian, integrasi jagung dengan karet dan kelapa sawit ditargetkan 4 sampai 5 juta hektar pertahun. “Sampai saat ini sudah terealisasi separuhnya di seluruh Indonesia. Tahun seluas 10.000 Ha diantaranya ditanam di Provinsi Sumsel tepatnya di Kabupaten Banyuasin,” ujarnya.
Jika program ini berhasil dengan produksi 6 ton saja menurut Menteri Amran Sulaiman, itu sudah mengatasi masalah impor jagung Indonesia. “Kita harapkan tahun depan atau paling lambat 2018 permasalahan jagung terselesaikan,” katanya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menguji kontribusi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan kontribusi terbesar, dan Banyuasin merupakan lumbung pangan Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman yang mendampingi Menteri Pertanian, menjelaskan bahwa Provinsi Sumsel telah banyak mencapai keberhasilan pembangunan perkebunan, khusus karet dan kelapa sawit.
“Capaiannya, luas areal dan produksi tahun 2014 tanaman  karet seluas 1.2 juta ha dengan prodoksi 1 juta ton karet kering, sedangkan kelapa sawit seluas 1 juta ha, dengan produksi 2.7 ton CPO. Dari luasan tersebut, kepemilikan areal karet 96% milik rakyat, sedangkan untuk kelapa sawit sekitar 55 % milik perusahaan inti, 30 % milik petani plasma dan 15 % milik petani swadaya,” kata Mukti Sulaiman. (ril-Humas Pemprov Sumsel)

RelatedPost