PALEMBANG — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan akan menghitung indeks pembiayaan sekolah untuk menyikapi wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang akan menghapuskan sekolah gratis.

Melalui wacana penghapusan sekolah gratis oleh Mendikbud, beberapa wilayah di Indonesia sudah memberlakukan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah menengah atas dan kejuruan.

Dijelaskan, Widodo, biaya SPP setiap kabupaten/kota yang ada di Sumsel berbeda-beda sesuai dengan perhitungan indeks biaya pendidikan. Namun, hingga saat ini pemerintah masih menghitung dan mengakumulasikan biaya tersebut sesuai indeks yang diberikan oleh badan pusat statistik.

“Jadi biaya SPP tidak sama setiap sekolah, sekarang sedang dihitung.Misal biayanya Rp. 4 juta/anak, dana BOS  Rp. 1,4 juta dan ditambah dana PSG Rp. 700 ribu,  kurangnyakan Rp. 1,9 juta, ketemu angka ditambah dengan  20 persen, karena membantu anak yang miskin yang tidak bayar, nanti dibagi 12 bulan itulah yang menjadi biaya spp perbulannya, indeks biaya ini tidak boleh melenceng dari sana,” urai Widodo.

Selain itu, Widodo menambahkan pihaknya akan meminta izin terlebih dulu kepada Gubernur Sumsel untuk membuat peraturan gubernur (pergub) terkait indeks biaya SPP.

“Indeks itu dari BPS tidak bisa ngarang, saat ini sedang dihitung dan  setelah dihitung  kita buat pergubnya, kan butuh izin pak gubernur,” singkatnya. (juniara)

RelatedPost