Palembang – Sejalan dengan visi misi HDMY meningkatkan nilai jual karet di tingkat petani, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Menteri PU untuk membeli getah karet langsung dari petani di Sumsel. Harga beli karet yang ditawarkan Jokowi berkisar Rp7.500-8000  per kilogram.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat acara Silaturahmi Presiden RI dengan perangkat desa dan Kader pembangunan desa Provinsi Sumsel,  di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Minggu (25/11) siang.
Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  saat ini di Provinsi Sumsel ada problem besar yang harus diselesaikan bersama-sama yakni terkait dengan harga karet dan harga sawit.
sama halnya dengan kelapa sawit, karet juga merupakan komoditas international atau komoditas global yang tidak bisa dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Namun demikian dia sudah menyiapkan formula khusus untul membantu petani karet.
“Beberapa bulan yang lalu saya perintahkan Menteri PU Republik Indonesia Pak basuki. Sebentar lagi yang di Sumsel ini kita akan beli langsung dari petani, dari koperasi beli getah karetnya langsung dibeli oleh Kementerian PU harganya Rp7500- Rp8000, sebentar lagi sudah dimulai,” tuturnya
Diakui Jokowi tidak mudah menyelesaikan hal seperti ini, karena menyangkut produksi yang sangat besar. Akan tetapi pemerintah sudah berusaha amat sangat menyelesaikan persoalan ini.
Demikian halnya mengenai urusan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil ( CPO) diakui Jokowi bukanlah urusan mudah. Terlebih sudah empat tahun ini Pemerintah mengurus minyak sawit yang dicegat di Eropa, hal demikian berkaitan dengan bisnis maupun penjualan yang ada di Eropa.
“Mereka di sana juga jualan minyak bunga matahari, kita jualan minyak kelapa sawit, sehingga masuk kesana dihambat-hambat. Saya sudah kirim tim berapa kali agar sawit kita diterima disana sebanyak-banyaknya,” ungkapnya
“Awal tahun yang lalu saya juga ketemu Perdana Menteri Tiongkok, Saya minta Tiongkok beli lebih banyak dari sekarang, Saya minta tambahan agar produksi ini bisa diserap sehingga harganya naik. Ada tambahan 500.000 ton. Tapi ternyata juga belum mempengaruhi harga pasar secara baik,” tuturnya
Diuraikannya secara rinci, kebun kelapa sawit diseluruh Indonesia ini sudah berada posisi yang sangat besar, bahkan nomor satu di dunia. Luasannya mencapai sekitar 13 juta hektar kelapa sawit baik itu yang ada di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Jawa Maupun di Papua. Sedangkan untuk produksinya setiap tahun sebanyak 42 juta ton.
“42 juta ton itu kalau dinaikan truk, sekitar 10 juta truk mengangkutnya, jumlah ini sangat besar. Kita (Republik Indonesia) saat ini bersaing dengan Malaysia dan Thailand tapi kita tetap yang terbesar, oleh sebab itu mengendalikan ini tidak mudah. Ini perdagangan international atau perdagangan global. Tidak bisa kita mempengaruhi mereka, tidak semudah itu,” terangnya
Suami dari Iriana Joko Widodo ini juga mengatakan, sudah sejak tiga bulan Pemerintah telah memperintahkan untuk memakai solar yang dicampur minyak sawit sebesar 20% atau Biodiesel (Solar B20).
“Ini nanti kalau berhasil mungkin bisa menaikan harga kelapa sawit, kita impor untuk diproduksi menjadi B20. Kalau ini berhasil akan kelihatan, tapi ini butuh waktu kurang lebih satu tahun dari tiga bulan yang lalu. Menunggu B20 berhasil, kalau berhasil harga nya akan otomatis naik karena disedot oleh permintaan dalam negeri,” katanya
Sementara itu terkait dengan dana desa, Jokowi menuturkan, apa yang oleh Pemerintah inginkan dari pemberian dana desa di seluruh tanah air adalah ingin dana desa harus tepat sasaran.
“Tembakannya harus tepat jangan sampai meleset. Apa yang kita bangun di desa infrastruktur berupa jalan, saluran irigasi, jembatan, embung untuk pengairan. Tapi mulai kesana harus mulai kita geser mulai dengan pemberdayaan ekonomi, inovasi-inovasi desa,” katanya
“Coba kita lihat kenapa pembangunan dimulai dari desa. Pertama karena saya orang desa, yang kedua anggaran yang telah dikucurkan di seluruh tanah air, diseluruh Indonesia tahun 2015 Rp20, 7 Triliun, 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, tahun depan Rp73 triliun . Jadi sampai tahun ini sudah Rp187 triliun kita gelontorkan sekitar 74.000 desa yang ada diseluruh tanah air ini,” pungkasnya
Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru dalam kata sambutannya melaporkan, dana desa yang dikucurkan di Provinsi Sumsel mulai dari tahun 2015 sebesar Rp775.043.818.000 kemudian tahun 2016 sebanyak Rp1. 780.769.519.000. Selanjutnya tahun 2017 sebesar Rp. 2. 267.261.445.000, tahun 2018 sebesar Rp. 2.314.121.041.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp2.683.946.345.000. Jumlah total selama dari tahun 2015 hingga 2018 sebesar Rp. 9.821.142.168.000.
“Pemanfaatan dana desa di Provinsi Sumsel dari tahun 2015- 2018 dibagi menjadi dua bidang yakni bidang ekonomi masyarakat dan bidang peningkatan kualitaa hidup masyarakat desa,” tambahnya.
Acara tersebut tampak dihadiri pula Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Eko Patro Sandjojo, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D,  Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia Deru, serta Bupati/Walikota yang berkesempatan hadir. (ADV)

Artikel Terkait