PALEMBANG — Setelah ditetapkannya  sebagai  tersangka terkait dugaan kasus  korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2013 oleh Kejaksaan Agung, Rabu (1/6) untuk pertama kalinya , Ikhwanuddin mantan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberi keterangan kepada wartawan.
Di ruang kerjanya sebagai Asisten I Sekretaris Desain (Sekda) Pemprov Sumsel, Ikwanuddin menjelaskan bahwa hinggaa saat ini dirinya  secara resmi belum ditetapkan  menjadi tersangka. “Secara resmi kita belum ditetapkan sebagai tersangka. Salah apa saya dalam pengelolaan dana hibah ini?” katanya.
Atas penetapandari Kejaksaan Agung tersebut Ikhwanuddin menyatakan, “Yang jelas saya hargai dan hormati keputusan ini, karena itu resiko jabatan dan tidak ada kaitannya dengan pimpinan. Nanti proses hukumnya akan berjalan di persidangan mohon doanya.”
Penetapan status tersangka menurut Ikhwnuddin, mungkin ada anggapan penyidik ada kesalahan dalam proses penyaluran dana hibah dan bansos dari pihak terkait dalam hal ini Kesbangpol. “Yang jelas untuk pemotongan tidak ada karena uangnya dari Kesbangpol mereka langsung menyalurkan ke rekening penerima melalui bank,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagai aparatur pemerintah tugasnya hanya memfasilitasi organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengajukan permohonan bantuan dana, lalu menindaklanjuti penyaluran dana sesuai dengan aturan yang ada.
“Kita memberikan fasilitas  kepada Ormas atau LSM yang mengusulkan bantuan dana untuk rencana kerja pada tim verifikasi, setelah melakukan verifikasi data maka akan diusulkan kepada BPKAD untuk ditetapkan SK agar penyaluran dananya dapat diproses ke bidang keuangan,” paparnya.
Menurut Ikhwanuddin dana hibah yang dikucurkan pada 2013 mencapai sekitar Rp2 triliun, sebesar Rp800 miliar diperuntukam untuk dana pendidikan gratis dan kesehatan gratis. “Jadi dana hibah ini banyak bagiannya, bukan hanya Kesbangpol yang mengurusnya.”
Selama 2103 Kesbangpol menyalurkan dana kepada  428 Ormas dan LSM, “Dari semua itu empat  yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban karena meninggal. Kalau laporan fiktif abal-abal Insya Allah Kesbangpol tidak ada karena ada tim verifikasi lengkap,” katanya. (Juniara)

RelatedPost