PALEMBANG — Para pedagang pasar 16 Ilir Palembang mengadakan audiensi bersama Sekretaris Daerah Sumatera Selata, Mukti Sulaiman di ruang rapat Bina Praja pemprov Sumsel, Senin (19/9). Mereka membahas mengenai tingginya harga hak guna bangunan (HGB) dan meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka.

Mukti Sulaiman mengatakan secepatnya akan memanggil walikota Palembang beserta jajarannya serta akan segera melakukan audiensi. “Kami akan mempelajari dulu persoalannya secara mendetail, mungkin sekitar sepuluh hari lagi akan kita adakan dengan pertemuan dengan jajaran pemkot Palembang,” ujar Mukti.

Menurutnya, Tugas pemprov Sumsel sama dengan pemkot Palembang untuk mengatur sesuai aturan, namum pemkot tentunya juga harus mengatur restribusi yang masuk menjadi APBD.

“Sebelumnya kita harus tahu dulu secara jelas, siapa (pedagang) yang telah selesai waktu HGB-nya, tetapi yang jelas kita prioritaskan adalah yang mempunyai HGB,” jelas Mukti.

Diakuinya, ditengah kondisi ekonomi yang lambat, mestinya masyarakat jangan banyak terbebani dan pemerintah harus berpikiran maju kedepan. “Tugas kami di pemprov ini mengatur sama dengan walikota tetapi walkota juga membutuhkan restribusi yang masuk untuk menjadi APBD,” paparnya.

Sementara, Perwakilan pedagang Pasar 16 Ilir, Amiruddin Nahrowi mengungkapkan maksud para pedagang duduk bersama dengan pemprov Sumsel,”Kemarin tanggal lima (5/9), kami dijanjikan Walikota bahwa akan ada solusi yang baik dan itu kami merasa senang, tetapi sampai sekarang saya minta jawaban pak Walikota,” tegasnya.

Dikatakan Amiruddin, ketika negosiasi ketingkat kota hingga provinsi pihaknya tidak menemukan jalan terbaik maka dia yakin ada jalan keluar dari Tuhan.

“Kata pak Sekda tadi punya hak veto, dan kita kalau bisa kita mengharapkan keputusan yang sama baliknya bagi kedua belah pihak. tentunya kita mengharapkan pak Sekda paling tidak sepuluh hari ini kedepan sudah ada jawaban dan kita menunggu win-win solusion yang lebih bagus,” tutupnya. (juniara)

Related Post