PALEMBANG — Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah membatalkan sebanyak  3.143 peraturan daerah (perda) dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Dari jumlah itu sebanyak 80 perda yang dibatalkan ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), sebanyak 22 perda dibatalkan Gubernur Sumsel dan sisanya oleh Menteri Dalam Negeri.
Berapa biaya untuk membuat satu perda? Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk membuat sebuah perda dari pembuatan naskah akademis, pembahasan sampai disetujui DPRD membutuhkan biaya yang cukup besar mencapai ratusan juta rupiah.
“Pembuatan satu perda itu bisa menghabiskan dana sekitar Rp200 juta, untuk naskah akademis saja biayanya Rp50 juta kemudian ditambah biaya proses lainnya,” kata Ardani Kepala Biro Hukum dan HAM, Kamis (16/6).
Menurut Ardani biaya pembuatan perda menggunakan anggaran dari APBD yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari pembuatan naskah akademis, penggandaan bahan untuk dewan serta studi banding anggota dewan dan penetapan perda.
Kepala Biro Hukum dan HAM Ardani menjelaskan, untuk pembatalan perda tersebut melalui beberapa tahapan, kemudian dihasilkan ada 118 perda yang perlu dikaji ulang.
“Pada pertemuan rapat koordinasi kepala biro hukum seluruh Indonesia pada tanggal 12 Mei lalu di Lombok, menghasilkan kesimpulan dari 118 perda yang perlu dikaji tersebut, Pemprov Sumsel mengambil kebijakan untuk 22 perda dikaji oleh Pemprov Sumsel dan 96 perda lainnya dikaji oleh pemerintah pusat,” ujar Ardani.
Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM, dari 22 perda yang dikaji tersebut ternyata hanya 18 perda yang bisa dibatalkan, dan empat lainnya tidak bisa dibatalkan karena sudah benar. Namun sebelumnya sudah ada empat perda yang telah dibatalkan oleh Gubernur Sumsel.
Di Sumsel, perda yang dibatalkan menurut Ardani, adalah perda yang tidak memiliki landasan hukum dari perundang-undangan yang lebih tinggi, memberatkan pengusaha dan masyarakat serta dapat menghambat investasi.
“Jadi tidak semua perdanya dibatalkan tetapi pasal-pasal yang dinilai lebih memberatkan masyarakat. Dari 22 perda itu hanya sembilan perda untuk keseluruhan dibatalkan, sisanya 13 perda hanya pasal-pasal yang dianggap bermasalah saja yang dibatalkan,” katanya. (juniara)

RelatedPost