PALEMBANG — Dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan mewarning pihak komite sekolah yang ada di Sumatera Selatan, untuk tidak sembarangan menarik iuran dalam bentuk apapun tanpa izin dari pemerintah setempat.

Kepala dinas pendidikan Sumatera Selatan, Widodo, Jumat (25/11) mengatakan terkait masalah iuran, pihak komite sekolah tidak boleh sembarangan main tarik iuran, pihak sekolah harus tetap mengikuti aturan yang ada.

Dijelaskannya, pihak komite sekolah bisa saja menarik iuran, tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan yang telah ada selama ini, termasuk harus ada izin pemerintah kalau ada iuran yang sifatnya atas inisiatif sekolah masing-masing.

“Setidaknya ada tiga hal utama untuk pembiayaan disekolah, yakni biaya operasional, biaya investasi serta biaya pribadi,” jelasnya.

Untuk biaya opersional akan di back-up dari dana yang bersal dari bantuan operasional sekolah (BOS) di Sumsel sendiri ada program sekolah gratis (PSG) dana ini untuk semua kegiatan belajar mengajar (KBM). Seperti contoh untuk praktikum, ulangan harian, semester hingga penyelenggaraan untuk ujian akhir.

Kemudian biaya investasi, ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk sarana dan prasarana belajar yang bisa digunakan dalam waktu lama dan tidak habis sekali pakai, seperti meja belajar, kursi, ruang kelas, papan tulis dan komputer.

Lalu yang ketiga adalah biaya pribadi, ini adalah biaya yang digunakan untuk biaya seragam sekolah, buku, sepatu, serta tas yang merupakan kebutuhan sekolah untuk pribadi yang langsung disediakan pihak para orang tua masing-masing pelajar.

“Jadi jelas uang komite itu diperuntukan untuk menambah biaya investasi pada sekolah bersangkutan,” urainya

Ia juga menyampaikan sejumlah sekolah cukup melayani kebutuhan siswa dengan sejumlah fasilitas seperti multimedia serta adanya ac didalam kelas, namun sekolah tidak boleh asal menarik iuran komite.

Ditegaskan Widodo ada dua syarat jika sekolah kalau mau menarik iuran komite yakni mendapatkan izin dari kepala daerah setempat dan harus mengalokasikan dana yang didapat komite sekolah sebesar 20 persen untuk siswa tidak mampu. Dan besaran iuran komite juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa.

“Kita tidak boleh memaksa, kalau orangtua hanya mampu 100 ribu tidak masalah, namun kalau orangtua ada yang mampu untuk lebih besar,  ya silahkan. Inikan siafatnya biaya subsidi silang,” tutupnya. (juniara)

RelatedPost