PALEMBANG — Dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan dewan pendidikan provinsi Sumsel menggelar seminar dengan mengusung tema, “Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bidang pendidikan” di Ballroom hotel Swarna Dwipa, Selasa (15/11).
Kegiatan yang diikuti ikuti oleh 250 peserta dari kepala sekolah sma-smk negeri dan swasta se provinsi Sumsel bertujuan untuk memberikan informasi mengenai ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dalam pengelolaan bidang pendidikan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumsel, Widodo menjelaskan, untuk segala pengurusan data sekolah maupun guru dari sma-smk negeri dan swasta itu kembali ke dinas pendidikan provinsi wewenangnya, bukan kekota lagi.

Mengenai amanat undang-undang ada 5 perihal yang menjadi acuan kita bersama, yaitu pertama kebijakan pendidikan, kedua kurikulum, ketiga akreditasi, keempat pendidik dan tenaga kependidikan, dan terakhir perizinan pendidikan.

“Dengan harapan kedepannya semua pengurusan baik pendanaan biaya anggaran kembali ke pemerintah provinsi, bukan kembali ke pemerintah kota maupun kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pendidikan Provinsi Sumsel, M. Sirozi mengatakan, pelaksanaan implementasi undang-undang no 23 tahun 2014, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah atau provinsi, dan pemerintah kota maupun kabupaten yang di atur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang di undangkan agar pendidikan lebih efisien dan berkualitas,” ujar sirozi ketika memberi materi kepada peserta seminar.

Sirozi Menjelaskan, dengan memperhatikan ketentuan pasal yang sudah di atur, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaran pemerintah daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaran urusan pemerintah konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) tetap dilaksanakan oleh tingkatan atau susunan pemerintah yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan di serahkannya P3D,” jelas sirozi.

Selain itu juga sirozi sangat mengapresiasi pemerintah yang bekerja secara maksimal dalam memajukan dunia pendidikan di sumsel ini, melalui surat edaran mendagri nomor 120/253/sj tanggal 16 januari 2015 tentang penyelenggaran urusan pemerintahan setelah di tetapkannya undang-undang no 23 tahun 2014 tentang kebijakan dan wewenang pemerintah daerah dalam mengatur bidang pendidikan.

” Jadi khusus penyelenggaran perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota,” singkatnya. (juniara)

RelatedPost