Palembang- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Ishak Mekki menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur Sumsel, terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018. Hal itu disampaikannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Rapat Paripurna XXXV DPRD Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Yansuri , Selasa (13/11).

Menanggapi saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional Wakil Gubernur Sumsel H. Ishak Mekki menuturkan bahwasannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sependapat terhadap saran yang disampaikan, dimana Pemerintah Provinsi Sumsel dapat mendorong dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha.  Selain untuk meningkatkan PAD, dengan bertambahnya investasi dan meningkatan skala usaha yang akan mewujudkan signifikansi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kami sependapat dengan saran yang disampaikan agar optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terukur baik di sektor pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan maupun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” ungkapnya.

Menurutnya, saran yang disampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar. benar terukur dan menjadi perhatian dari Pemprov Sumsel.

“Kami sependapat terhadap saran yang disampaikan bahwa orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Dengan demikian maka hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama dalam Rancangan APBD Provinsi Sumsel,” tuturnya.

Menanggapi Fraksi Golkar, dikatakannya, ia sependapat terhadap saran Pemprov Sumsel tidak hanya terkonsentrasi pembangunan di perkotaan tetapi juga memperhatikan pembangunan di kabupaten-kabupaten, terutama pembangunan jalan yang saat ini di beberapa kabupaten jalan dalam keadaan rusak dan perlu perhatian khusus untuk segera dilakukan perbaikan, nasional maupun jalan provinsi agar dapat meningkatkan daya dukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah agar dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, hal tersebut tetap menjadi perhatian kami,” tambahnya. (rill)

Artikel Terkait