PALEMBANG — Melalui UU nomor 7 tahun 2016, nelayan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi IV DPR RI,  Edhy Prabowo mengatakan nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan merupakan pelaku usaha disektor perikanan yang mendapat perlindungan, pemberdayaan serta akses-akses untuk memasarkan hasil tangkapannya.

“Jadi Nelayan tidak hanya seolah-olah diabaikan dan dianak tirikan, melalui UU ini diharapkan dapat berfungsi untuk menjaga nelayan, sedangkan untuk pemerintah daerah bisa menjadi alat dan payung hukum untuk menerbitkan Peraturan daerah (Perda),” kata dia disela kegiatan sosialisasi UU nomor 7 tahun 2016 di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumsel, Jumat (12/05).

Menurutnya, memang sanksi yang dikeluarkan oleh UU tersebut memang cukup keras bagi pelaku usaha atau pengambilan keputusan yang melanggar peraturan tersebut. Apalagi Sumsel memiliki laut air tawar yang cukup luas.

“Nanti Sumsel akan kita bantu peralatan, seperti kapal nelayan,” ucapnya.

Sementara, dalam peraturan UU nomor 7 tahun 2016 salah satu pointnya Nelayan juga mendapatkan asuransi perlindungan, yang menjadi sasaran utama dari asuransi tersebut yakni nelayan lautan bebas.

“Asuransi ini memang prioritasnya baru Nelayan di lautan luas karena lebih resiko yang paling utama adalah resiko. Oleh karena itu penambang garam dan pembudidaya sedang digodok terus tapi akan tetap dibagi terus, maksimal penggantian sampe Rp 200 juta bagi yang meninggal di lautan, tetapi kita tidak berharap nelayan-nelayan kita banyak yang meninggal,” tukasnya. (Juniara)

Artikel Terkait