PALEMBANG — Untuk memenuhi harapan masyarakat memperoleh layanan medis yang bermutu dan aman, maka praktik kedokteran harus & dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi.

Selain itu, dokter juga harus memiliki keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pendidikan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan, pemantauan.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Bambang Supriyatno mengatakan penyelanggaraan praktik kedokteran juga harus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bermutu, aman bagi pasien dan memiliki daya saing di era global.

“Dalam pasal 71-72 Undang-Undang No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa pembinaan dan Pengawasan pada dokter dan dokter gigi WNI/WNA, dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Konsil Kedokteran indonesia, Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi sesuai fungsi dan tugas masing-masing,” katanya.

Untuk itu, Konsil kedokteran lndonesia (KKI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemangku Kepentingan pada tanggal 15-17 Mei 2015 di Hotel Santika, Palembang. Kegiatan ini mengangkat tema “Sinergi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis untuk Perlindungan Masyarakat”.

Kegiatan Rakornas tersebut dibuka langsung oleh menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek. Diharapkan dengan adanya rakor ini, para pemangku kepentingan di bidang kedokteran beserta masyarakat di daerah memahami tentang pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis dalam rangka melindungi pasien.

Selain itu, Pemerintah daerah dan organisasi profesi di Propinsi/Kabupaten/Kota juga dapat memberikan asupan tentang tantangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu praktik kedokteran di daerahnya serta terhimpunnya asupan dari’Pemangku Kepentingan untuk bahan penyusunan pedoman pen binaan dan pengawasan praktik kedokteran secara terpadu dan tersusunnya konsep sinergi KKi dengan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis untuk perlindungan masyarakat.
Hadir dalam Rakornas ini sebanyak 160 peserta yang terdiri dari para Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, organisasi profesi juga aparat penegak hukum TNI dan POLRI. (Juniara)

Artikel Terkait