PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Pemprov Sumsel telah mengirimkan tim untuk terjun ke lapangan guna melakukan penyisiran perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota Muara Enim.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah efisiensi anggaran. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) provunSumsel Riki Junaidi mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan di kabupaten Muara Enim selama 5 hari, dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang tidak taat pajak.

“Jadi sasaran yang kita data itu adalah  perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, perusahaan emiling atau karet, pabrik industri serta agen penyalur bahan bakar, dan tidak ketinggalan warga Negara asing,” katanya.

Dari 5 perusahaan yang di datangi, diungkapkan Riki ada sekitar 146 alat berat, telah didata, yang selama ini belum membayar pajak. “Untuk kerugian disebabkan oleh 5 perusahaan itu datanya ada Bapenda di provinsi Sumsel, ” katanya.

Ia menyampaikan, bahwa perusahaan yang terdata telah  membuat persyaratan dan berita acara untuk langsung segera membayar sebagai wajib pajak alat berat dan permukaan air yang perusahaan itu gunakan.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada, untuk sanksinya akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana kalau saksi administrasi bisa pencabutan izin, “tegasnya.

Ia juga menambahkan, masih banyak perusahaan yang ada di Muara Enim yang pihaknya belum datangi untuk melakukan pendataan hal ini dikarenaka keterbatasan waktu. “Minggu depan juga kita lanjut ke Kabupaten Lahat untuk melakukan pendataan,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait