PALEMBANG — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo menilai tingkat kemiskinan di daerah yang ada di provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi, oleh karenanya Ia tidak akan memekarkan daerah di Sumsel karena menginginkan pembangunan di suatu daerah merata daripada hanya sekadar pemekaran.

Dijelaskannya, sejak reformasi tahun 1998 banyak daerah yang menginginkan pemekaran daerah, padahal secara administratif belum memenuhi persyaratan. Mohon maaf kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tidak memekarkan daerah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Presiden Republik Indonesia.

“Ada 250 daerah yang mengusulkan pemekaran daerah, mulai pemekaran provinsi juga kabupaten/kota. Hasil evaluasi saya banyak daerah hasil pemekaran belum bisa mandiri,” jelasnya disela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrembang RKPD) di Hotel Swarna Dwipa, Senin (17/04).

Ia memberikan contoh di suatu daerah hasil pemekaran yang telah berdiri kantor Kejaksaan Negeri, tetapi isinya hanya dua orang terdiri dari seorang Kepala Kejaksaan Negeri dan seorang staf.

“Kita jangan hanya melihat gedungnya saja besar tetapi isi dan kinerjanya belum maksimal. Ada disuatu daerah sudah 3 tahun dimekarkan tetapi tidak bisa menentukan ibukota kabupatennya, padahal hanya mempunyai 3 kecamatan dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 10 ribu jiwa,” tegasnya. (juniara)

Artikel Terkait