PALEMBANG¬†— Surat tanda registrasi (STR) merupakan bukti tertulis diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Lalu, bagaimana cara mengurus administrasi untuk mendapatkan STR bagi tenaga kesehatan?

Pelaksana tugas (Plt) Kepala seksi registrasi dan akreditasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Dr Widya Anggraini Mars, Senin (25/7) mengatakan jika tenaga kesehatan yang lulus mulai tanggal 1 agustus 2013 wajib mengurus STR agar bisa memberikan pelayanan kesehatan dan menangani pasien.

Ditegaskannya, bahwa setiap tenaga kesehatan bekerja di fasilitas layanan kesehatan (Fasiankes) harus memiliki STR. “Selagi dia menerima pasien harus berkewajiban punya STR, kecuali tenaga kesehatan yang bekerja secara struktural misalnya di dinas tidak perlu dia punya STR,” tegasnya.

Menurut Widya Anggraeni, mengurus STR cukup mudah dengan melengkapi persyaratan yakni fotocopy ijazah pendidikan terakhir, bukti lulus uji kompetensi, foto 4×6 sebanyak dua lembar dan membayar uang registrasi sebesar 100 ribu.

“Sebenernya persyaratannya gampang, tetapi untuk melakukan proses administrasi STR harus lulus dulu ujian kompetensi. Nah disini kadang ada kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan karena banyak yang tidak lulus, hingga saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mengatasi hal ini karena belum ada aturan yang melarang batasan-batasan tenaga kesehatan untuk ikut ujian berapa kali,” bebernya.

Selain itu, ditambahkan Widya Anggraeni bahwa ujian kompetensi tersebut diselenggarakan oleh pihak ketiga. “Jadi tips dari kami untuk tenaga kesehatan yang ikut ujian perbanyak latihan dan mengerjakan soal try out yang resmi walaupun nanti soalnya tidak sama persis tetapi sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelakasanaan ujian kompetensi secara keseluruhan dalam setahun berjalan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret dan September, untuk pengumuman hasil ujian dapat diketahui satu minggu setelah ujian kompetensi dilakukan.

Adapun kendala lain yang seringkali dihadapi oleh tenaga kesehatan untuk mendapatkan STR adalah lamanya proses verifikasi data di majelis tenaga kesehatan Indonesia (MTKI) karena data yang diterima sangat banyak dan berasal berbagai penjuru daerah di seluruh Indonesia.

“Kadang yang menjadi persoalan adalah bukti pembayaran registrasi di bank karena kebanyakan dari mereka melakukan transfer via ATM dan di MTKI itu tidak bisa diproses harus langsung bukti slip setor dari bank kalaupun via ATM harus minta bukti slip koran kepada bank yang bersangkutan,” katanya.

Proses pembuatan STR memang memakan waktu yang cukup lama, setidaknya paling cepat STR akan keluar enam bulan setelah proses pengiriman berkas administrasi ke MTKI. “Lamanya proses pembuatan ini berjalan dalam waktu 6 bulan kadang juga bisa lebih, bahkan ada yang setahun. Untuk itu ada edaran dari kemenkes bagi tenaga kesehatan yang STR-nya lagi diproses dan mereka mendapat rekomendasi untuk praktik atau menjadi bidan PTT itu tidak masalah tetapi tergantung dengan kebijakan rumah sakit yang dinaungi,” jelasnya.

Sementara itu, Widya Anggraeni juga menjelaskan bagi tenaga kesehatan yang masa berlaku STR-nya telah habis harus diperpanjang dengan melakukan re-registrasi. “Persyaratannya sama pada saat pendaftaran STR sebelumnya tetapi tambahan satu lagi yaitu harus ada point SKP sebesar 25 point yang ditetapkan oleh organisasi profesi masing-masing. Untuk mendapatkan ini tidak harus mengikuti seminar melulu, tetapi bisa dengan kegiatan sehari-hari dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ungkap Widya.

Selanjutnya, MTKI nanti akan melakukan verifikasi dan konfirmasi ke organisasi profesi yang memberikan point tersebut. “Yang menyebabkan STR itu lama, ya itu tadi proses verifikasi datanya, jadi kita ambil inisiatif untuk mengumpulkan berkas STR secara kolektif agar lebih mudah mengkonfirmasi prosesnya sudah selesai atau belum,” tutupnya. (juniara)

RelatedPost