Tanjungpandan – Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung melalui KPP Pratama Tanjungpandan “mencuri” start dengan melakukan sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) bagi Wajib Pajak PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) di bulan Desember 2016.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.
Sosialisasi pengisian SPOP bagi Wajib Pajak yang memiliki objek PBB P3 di wilayah Pulau Belitung dilakukan dalam tiga sesi dan dilangsungkan selama 2 hari di Aula KPP Pratama Tanjungpandan pada tanggal 14 – 15 Desember 2016. KPP Pratama Tanjungpandan bermaksud kembali mengedukasi Wajib Pajak sektor P3 baik Wajib Pajak yang sudah lama maupun Wajib Pajak baru di sektor P3 ini untuk dapat melakukan pengisian SPOP secara benar, jelas, lengkap, dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Tidak heran, setelah penjelasan singkat materi PBB oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Sudiyanto, dan simulasi serta tutorial pengisian SPOP yang diberikan oleh Agus Prasmono selaku Fungsional penilai PBB di KPP Pratama Tanjungpandan menghasilkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari Wajib Pajak. Bagi sebagian Wajib Pajak memang dirasa sulit memisahkan areal-areal peruntukan kegiatan mereka dan menuangkannya dalam lembar SPOP beserta Lampiran SPOP (LSPOP), ada juga Wajib Pajak yang merasa kesulitan memperhitungkan hasil kegiatan mereka yang biasanya telah tercampur dari hasil pihak lain. Namun semua permasalahan dapat diberikan solusinya yang dapat disepakati oleh Tim Penilai KPP Pratama Tanjungpandan dan para Wajib Pajak Objek PBB P3.
“SPOP ini harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak, untuk segera dilakukan penilaian atas objek pajak sekaligus menetapkan nominal PBB yang terutang untuk tahun pajak tersebut yang akan tercantum dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)”, tegas Sudiyanto.
Di akhir acara, setiap Wajib Pajak PBB Sektor P3 diberikan paket bundel berisi SPOP, LSPOP, softcopy peraturan perpajakan PBB sektor P3, untuk dapat memudahkan Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP nya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat segera dikembalikan setelah diisi dengan lengkap, benar, jelas, dan ditandatangani ke KPP Pratama Tanjungpandan. Jangka Waktu pengisian SPOP dan pengembaliannya ke KPP Pratama ditetapkan selama 30 hari sejak SPOP diterima oleh Wajib Pajak. Namun apabila Wajib Pajak menerima SPOP sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak 2017, seperti pada acara sosialisasi yang diadakan ini, maka secara aturan, SPOP tersebut tetap dianggap diterima sejak 1 Januari 2017. dan dikembalikan ke KPP Pratama setelah diisi 30 hari setelahnya. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan kualitas pelaporan Objek PBB P3 semakin akurat dan benar dari segi materil, serta memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya atas PBB P3 yang dikuasai. (Rill)