PALEMBANG — Sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Memdikbud) mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017, hal tersebut mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai pihak.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Memdikbud), Muhadjir Effendy hingga kini proses penyelenggaraan UN belum benar-benar matang dan setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, maka dari itu diperlukan moraturium sekitar satu atau dua tahun.

Ketua Dewan Pendidkan Sumsel, Prof. Dr H. Sirozi, MA, Phd, yang setuju dengan usulan Mendikbud. Dikatakannya, perlu pengkajian ulang dalam mengambil langkah moratorium tersebut.

“Jika setiap tahun berubah, ini terlalu beresiko dan anak kita banyak yang menjadi korban, jadi memang butuh kajian ulang agar penyelenggaraan benar-benar realistis,” ujar Rektor UIN Raden Fatah, Rabu (30/11).

Namun, sambungnya, Usulan Mendikbud terhadap moraturium UN juga harus diiringi oleh solusi lain seperti standar ketentuan kelulusan. “Menurut saya ada beberapa solusi untuk ketentuan standar kelulusan selain UN, yakni nilai dari guru, kedua nilai dari sekolah dan ketiga, kelulusan bisa ditentukan oleh pemerintah darerah,” jelas Sirozi.

Meskipun usulan kebijakan Mendikbud sampai saat ini belum mendapatkan kepastian. Sirozi berharap, agar persoalan ini tidak berlarut-larut agar para siswa kedepannya tidak bingung. “Semoga segera diputuskan, akankah UN dimoraturium atau tetap diselenggarakan, jika masih tetap.dilaksanakan barangkali ada konsep yang perlu kita perbaiki. Karena ini akan mempengaruhi kesiapan sekolah kalau tidak jelas seperti ini,” tukasnya. (Juniara)

RelatedPost