PALEMBANG — Berkaca dari pengalaman sebelumnya, provinsi Sumatera Selatan dan sembilan provinsi lainnya terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi lagi. Terbukti, berkat kerja keras semua pihak, hotspot di Sumsel menurun sekitar 80 persen dan karhutla 88 persen.

Stad Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Carlo B Tewu mengapresiasi 10 provinsi atas keberhasilannya menurunkan angka terjadi karhutla.

“Oleh karena itu, kita mengevaluasi hasil kerja 10 provinsi ini, nanti hasilnya hal-hal yang perlu kita sempurnakan akan kita bicarakan di tingkat pusat untuk memberikan support kepada provinsi-provinsi yang telah melakukan kegiatan penanggulangan karhutla,” jelasnya, usai rapat evaluasi penanganan karhutla di hotel Aston, Kamis (6/10).

Sebelumnya, secara nasional ada 10 provinsi yang ditetapkan menjadi provinsi rawan karhutla, yakni provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi , kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua serta Papua Barat.

Diungkapkannya, keberhasilan ini merupakan berkat kerjasama sama semua pihak dan terbentuknya satuan kerja (satgas) di masing-masing provinsi. “Satgas yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dan Gubernur yang menentukan, siapa yang menjadi komanandan satgasnya ada dari badan penanggulang bencana daerah, ada dari Danfem juga dari polisi, mereka itu anggotanya bersinergi semuanya, untuk melakukan penanggulangan,” jelasnya.

Selain itu, keberhasilan Sumsel melalui Danrem 044 Gapo yang menemukan formula untuk menanggulangi karhutla merupakan sebuah inovasi yang luar biasa. “Inovasi baru ini diciptakan oleh satgas provinsi Sumsel yang dipimpin Danrem 044/ Gapo. Itu akan kita rekomondasikan untuk kita bawa dalam rapat internasional,” ungkapnya.

Sementara, jelas Carlo, kendala yang dihadapi saat ini hanya memerlukan kecepatan koordinasi. ” Misalnya persoalan helikopter, ternyata izin penggunannya tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu, harus ada keterlibatan dengan pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan daerah,” tutupnya. (juniara).

RelatedPost