PALEMBANG — Gubernur provinsi Sumatera Selatan memastikan telah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 15 miliar dari pemerintah provinsi Sumsel untuk membayar gaji guru SMA/SMK.

Namun, orang nomor satu di Sumsel ini mengaku pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mencairkan dana tersebut. Alex Noerdin mengatakan, dana Rp 15 miliar tersebut hanya akan dibayarkan kepada guru honorer yang memiliki SK (surat keputusan) dari pemprov Sumsel.

“Sudah dijelaskan oleh Sekda sudah ado dana itu tapi bayarnyo itu harus hati-hati karena ini dana pemprov jadi harus honorer yang dikeluarkan SK-nya dari pemprov, tidak bisa honorer dari bupati/walikota atau dari kepala sekolah apolagi ini harus dialihkan dulu statusnya jadi honorer pemprov baru tebayar ,” ungkap mantai bupati Muba dua periode ini pada awak media, Sabtu (18/03).

Dijelaskan Alex Noerdin, proses pembayaran gaji guru honorer ini tidaklah mudah, apalagi ada 3000 guru honorer yang belum terdata oleh pemprov Sumsel.

“Sebenarnyo dak pulok besak honor mereka, kesian jugo tapi kito pemerintah jugo harus hati-hati karena kalo salah kito jugo yang tekebet,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Budiono, dana sebesar 15 miliar akan dipersiapkan untuk membayar gaji guru honorer selama satu tahun mendatang disesuaikan dengan data yang ada dari kabupaten/kota.

“Segera akan kita selesaikan, anggaran sudah kita siapkan anggaran sebesar 15 miliar untuk itu,” jelas Budi.

Budi menjelaskan, untuk 3.228 guru yang belum terdata, hingga kini pemerintah melalaui dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, masih melakukan pemetaan.

Menurutny, untuk melakukan pemetaan tentu akan ada beberapa kriteria yang diberlakukan, diantaranya terkait linier ijazah, dan jam kerja sesuai yang diharapkan. Baru kemudian dilakukan verifikasi.

“Mekanisme pembayarannya 705 itu sudah diangarkan, kemudian untuk 3.228 ribuan itu selama ini kan dibayarkan oleh sekolah atau komite nah itu nanti penyelesaiannya oleh sekolah atau komite, kan ada dana Komite, PSG dan dana Bos, tahun ini boleh untuk membayar guru honor,” urainya.

Yang jelas kata Budi pemberian honor itu minimal mendekati UMR karena sebelumnya di kabupaten diaksanakan variasi ada kabupaten yang memberi honor  sebesar 300 ribu hingga 800 ribu, kalau diprovinsi akan dialokasikan  minimal mendekati UMR.

“Mereka punya kewajiban  harus memenuhi jam wajibnya, dan ijasah mereka harus linier misalnya tidak bisa guru bahasa inggris mengajar prakarya dan minimal ada jam wajibnya baru nanti bisa dibayarkan. Minimal jam wajib 20 jam.”jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan untuk pembayarannya akan dilaksanakan secepat mungkin, ketika tahapan penganggaran sudan selesai dibahas. Hal itu dilakukan agar tidak menyalahi aturan yang ada. (juniara)

Artikel Terkait