PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (pemprov Sumsel) menggelar pertemuan dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan kantor cabang utama Palembang membahas tentang rekonsiliasi data iuran wajib bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan iuran pemerintah daerah periode triwulan II Tahun 2016 di Kuto Besak Restoran Theatre, Rabu (20/7).

Pertemuan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Palembang, Diah Sofiawati.

Mukti Sulaiman mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan BPJS kesehatan sebagai pelaksana jaminan kesehatan nasional. “Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011, BPJS diberi tugas memungut iuran untuk kesehatan. Kepada BPKAD harus benar-benar memahami permasalahan,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan di Sumsel adalah dari 7,7 juta penduduk  baru empat juta orang yang terdaftar sebagai anggota BPJS sedangkan 3 juta lainnya yang belum terdaftar akan dicover dengan program  berobat gratis.

“Dengan pertemuan ini terjadi komunikasi antara BPJS dengan pemerintah daerah. BPJS hanya menghandle  baru 4 juta itu termasuk Penerima Bantuan Iuran (PIB) sebanyak 1,3 juta orang untuk masyarakat miskin,” jelasnya.

Ditambahkan Mukti Sulaiman, untuk mengintegrasikan antara BPJS dengan program berobat gratis harus dipetakan terlebih dahulu. “Kalau mau di integrasikan uangnya kurang, karena iuran BPJS Rp.23 ribu sedangkan index berobat gratis Rp. 5 ribu, jadi mana yang akan di cover berobat gratis setelah integrasi,” terangnya.

Untuk itu, sambung Mukti Sulaiman antara kebijakan pusat dan daerah tidak cocok, maka hal tersebut akan dilaporkannya ke Gubernur Sumsel. “Mana yang akan dipakai berobat gratis untuk yang tidak dicover atau BPJS,” katanya.

Sementara itu Diah Sofiawati, mengharapkan dengan diadakannya pertemuan ini dapat tercapai ketepatan data dan ketepatan waktu karena kantor BPJS yang dipimpinnya membawahi daerah Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, Muba. Dari data sampai
Juni 2016 peserta JKN 63,8 persen dari jumlah penduduk.

“Belum semua PNS mendaftar BPJS, ada yang belum update data serta belum terdaftar atau terlambat mendaftar misalnya calon pegawai, sedangkan data belum update misalnya data anak yang ditanggung kalau dulu dua orang sekarang tiga orang. Belum update data juga karena tadinya golongan tiga naik ke golongan empat sehingga belum update fasilitasnya,” paparnya.

Menurut Diah Sofiawati, Pihaknya hanya menyampaikan regulasi berlaku dan itu semua menjadi kewenangan Pemerintah Daerah nantinya akan dimasukkan ke BPJS. “Kami penyelenggara negara yang diamanatkan untuk itu. Bagi peserta mandiri silakan mendaftar, bagi pemda silakan berkoordinasi, kami akan melayani itu,” ajaknya.

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan BPJS tinggal kesadaran masyarakat, perbulanyan pendaftar baru di wilayah kantor cabang utama Palembang dapat mencapai sekitar 15 sampai 20 ribu orang. (juniara)

RelatedPost