PALEMBANG — Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan serta menjadi acuan dasar untuk pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan, Direktur Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Yuswanda A Temenggxung. Menurutnya, untuk rencana tata ruang program strategis nasional yang dibangun di daerah atau kota diakomodir oleh rencana tata ruang nasional (RTRN).

“Untuk 200 program strategis nasional itu kalaupun belum ada di rencana ruang tata kota sudah bisa diacu di RTRN karena pembangunan itu harus sesuai tata ruang,” tegasnya, Senin (5/6/2017).

Yuswanda mengatakan, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi atau wilayah kabupaten yang ditetapkan undang-undang.

Jadi bimtek ini menjadi sabgat strategis.karena saat ini upaya pembangunan dimulai dari tata ruang.

Sementara, Plt Sekretaris Daerah Sumsel, Joko Imam Sentosa mengatakan, sepenuhnnya tata ruang menjadi kewanangan pemerintah daerah tetapi juga harus ada sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

“Misalnya, Potensi alam di suatu wilayah, ada negara lain yang mau berinvestasi melakukan pembangunan, harus disinkronkan dulu, kalau dia sudah menjadi perda seyogyanya tidak mudah berubah tetapickalau ada hal yg sangat krusial itu tergantung daerahnya bisa berubah atau tidak,” tukasnya. (Juniara)

Artikel Terkait