PALEMBANG — Keberhasilan Ridho-Fikri dalam mengeluarkan larangan penambangan batubara patut diacungi jempol, Walikota prabumulih, Ridho Yahya menegaskan bahwa dirinya merupakn satu-satunya kepala daerah di Sumse yang menolak eksplorasi batubara.

“Memang pendapatannya banyak, tetapi kita menolak pemasukan daerah kalau itu merugikan masyarakat, kerusakan lingkungan yang dihasilkan juga sangat parah,” ujarnya disela kegiatan seleksi tahap III/ penilaian in the spot Kantor Pelayanan terbaik tingkat terhadap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang di Gedung Keuangan Jalan Kapten Arivai, Senin (13/03).

Ridho juga menceritakan, dahulu gas di Prabumulih juga dieksplor dan dikirim keberbagai negara lainnya. Namun saat ini, hal tersebut tidak diprioritaskan lagi, karena pemerintah kota (pemkot) Prabumulih lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Prabumulih dalam hal penyediaan gas.

“Sudah 94 persen masyarakat Prabumulih menikmati gas rumah tangga, dan kita targetkan tahun depab bisa mencapai 100 persen. Ini baru adil, daerah yang kaya gas masyarakatnya yang menikmatinya,” ungkap Ridho bangga.

Selain itu, Ridho juga menyebutkan terobosan baru yang telah dilakukan oleh pemkot Prabumulih dalam hal pengentasan kemiskinan tanpa menyentuh dana dari APBN, APBD dan CSR dari perusahaan.

“Kami memanfaatkan infaq dari pegawai, di kota Prabumulih pegawainya hanya 500 namun kita bisa membangunkan rumah seharga 30 juta bagi masyarakat kurang mampu dan setiap bulannya bisa ,sampai 10 rumah,” ucapnya

Suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini juga menanyakan pada kepala kantor yang hadir dalam kegiatan seleksi penilaian KPPN terbaik, sudahkan para pemimpin tersebut menerapkan infaq bagibl pegawai kantor yang dipimpin untuk membantu masyarakat.

“Kakanwil pajak pak Rendy, sudah belum diterapkan dengan pegawainya? Kalau belum, ikuti dan terapkanlah karena di akhirat nanti yang bergaji 5 juta, infaq yang 50 ribulah yang dihitung,” kata Ridho.

Ridho juga mengapresiasi peningkatan pelayanan KPPN provinsi Sumsel sejak 2007 lalu berubah jauh lebih baik.

“Perubahan yang dilakukan pertama merubah sistem yang lama, pola lama biar lambat asal selamat namun sekarang cepat dan tepat, dan Alhamdulillah sekarang sudah tidak membiasakan sesuatu yang biasa.Itu yang kita kagum, khususnya wilayah Sumsel, Tim penilai tidak salah memberikan penilaian terbaik dengan KPPN Sumsel,” tukasnya. (juniara)

Artikel Terkait