PALEMBANG — Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Riki Junaidi menilai sampai saat ini fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal, hal ini dikarenakan PPNS tidak dilibatkan oleh para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Mereka sudah ikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) tapi tidak diberdayakan, kan sayang,” ucapnya pada awak media , Jumat (21/10).

Dijelaskannya, sejauh ini sudah ada beberapa SKPD yang sudah menjalankan sesuai tugasnya. “Baru ditemui beberapa persen SKPD yang sudah melaksanakan tugasnya. Namun kita juga melihat sepanjang tahun 2015-2016 kita sudah mulai melaksanakan bersama-sama, hanya saja belum terkoordinir secara penuh,” jelasnya.

Apalagi, saat ini jumlah PPNS yang ada pada pemerintah provinsi sebanyak 80 personil, 60 personil tersebar diberbagai SKPD, 20 personil berada di Sat Pol PP.

“Banyak hal yang bisa dilakukan PPNS, mulai dari penyelidikan terhadap pelangaran-pelanggaran Perda, kemudian juga melakukan penyidikan ketika adanya temuan pelangaran danĀ  merekomendasikan untuk diberikan sanksi sesuai dengan Perda yang dilanggar,” terangnya.

Ditambahkan, saat ini pihaknya masih akan melakukan sosialisasi terhadap SKPD dan juga perusahaan. “Saat ini kita masih dalam upaya pembinaan kepada masyarakat, aparatur maupun badan hukum. Perusahaan-perusahaan yang melanggar Perda masih kita toleransi, ini dilakukan agar kedepannya mereka segera memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam Perda,” ucapnya.

Kedepan, tegasnya, PPNS tidak akan melakukan toleransi terhadap SKPD atau perusahaan yang melanggar Perda. “Kedepannya kita tidak akan memberikan toleransi lagi, kita akan mmberlakukan sanksi sesuai perda tersebut, seperti sanksi administratif bagi perusahaan-perusahaan, kalau memang diperlukan izin operasionalnya akan dicabut, ini dilakukan utk memberikan efek jera,” tukasnya. (juniara)

RelatedPost