PALEMBANG — Dalam pengelolaan ekosistim gambut, pemerintah menjadi mandatoris pengelolaan gambut yang disesuaikan dengan keadaan disuatu daerah, sosial ekonomi dan lingkungan. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2016.

WhatsApp Image 2017-05-04 at 11.20.23

(sumber foto: laskarwongkito.com)

Staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim, Najib Asmani disela Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan Gambut Lestari Mendukung Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat berharap dengan adanya PP 57 tahun 2016 pelestarian gambut  tetap jalan pertumbuhan ekonomi jalan, masyarakat menjadi makmur.

Lahan gambut yang dimiliki masyarakat, menjadi milik perusahaan dan lahan yang dilindungi ada juga lahan masih belum jelas statusnya atau  ‘berkomplik’.

“Lahan-lahan gambut harus dikelola dengan baik. Misal lahan gambut dimiliki perusahaan yang di dalamnya ada kawasan lindung atau kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi harus dilindungi,” jelasnya, Kamis (04/05).

Menurut Najib, lahan yang belum jelas atau berkomplik akan dibahas lebih lanjut, siapa pengelolanya ?, bagaimana sumber daya yang tersedia, apakah akan ada kesenjanga  yang menimbulkan komplik dan kebakaran lahan gambut.

“Keberadaan pengelolaan gambut sudah ada di HTI, perkebunan kelapa sawit dan dari.masyarakat. Kalau kita mmendasarkan pada hidrologis gambut banyak yang terkena termasuk tanah pertanian masyarakat,” kata dia.

Najib menambahkan, lahan gambut saat ini tersisa 5 persen yang belum dikelola, lahan gambut harus dimanfaatkan dalam bentuk restorasi atau perhutanan sosial jangan sampai gambut rusak.

“Saat ini gambut sudah rusak, kita berusaha jangan sampai kerusakan lebih cepat dan sejalan dengan itu memperbaiki kerusakan lahan gambut itu sendiri,” tambahnya.

Dengan PP 57 tahun 2016 diharapkan Najib dapat mengatur pengelola lahan gambut supaya berkelanjutan, gambutnya tidak rusak masyarakatnya bisa mengelola lahan sehingga meningkatkan kesejahteraan.(juniara)

Artikel Terkait