PALEMBANG — Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun yang tidak terlalu signifikan rupanya berpengaruh kesemua lini pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Termasuk pegawai negeri sipil (PNS) juga mengalami keresahan dengan adanya kabar tambahan penghasilan pegawai (TPP) dihapuskan pada tahun 2017. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris daerah (Sekda) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Djoko Imam Sentosa.

Menurut Djoko, memang saat ini kondisi keuangan negara yang trennya sedang menurun dan tentu saja berdampak pada penghasilan daerah. Namun pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel akan mengupayakan agar TPP tetap ada pada tahun 2017.

“Kita tetap berusaha untuk kita fasilitasi, tetapi besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan anggaran kita. Jadi tidak benar TPP dihapuskan,” tegas Djoko saat diwawancarai, Selasa (17/1).

Dijelaskannya, pada hari Kamis (19/1) mendatang, pemprov Sumsel akan mengadakan rapat khusus untuk mencari dan menggali mengenai pendapatan asli daerah (PAD)supaya pendapatan pemerintah daerah nisa meningkat.

“Nanti juga dibantu juga oleh teman teman Kementrian, seperti Kanwil Pajak dan Bea Cukai untuk meningkatkan pendapatan kita,” tambah Djoko.

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa ada dua komponen struktur APBD yakni belanja dan pendapatan. Oleh karena itu, setiap anggaran belanja harus disesuaikan dengan pendapatan.

“Kita ingin setiap prestasi yang pegawai kita dapatkan seiring dengan kesejahteraan yang diperoleh,” harapnya.

Untuk itu, sambung Djoko, pemprov Sumsel berupaya untuk mencarikan anggaran bagar TPP tetap bisa dinikmati boleh PNS di Sumsel. (juniara)

Related Post