PALEMBANG — Memasuki Triwulan I pada tahun 2017 pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar sebesar 5,11 persen naik dibanding triwulan-I pada tahun 2016 (y on y) meningkat dibanding periode yang sama pada 2016 sebesar 4,93 persen.

Pertumbuhan tersebut meliputi hampir semua lapangan usaha kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terkontraksi masing-masing 3,65%, 5,13% dan 6,93%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Provinsi Sumatera Selatan, Yos Rudiansyah mengatakan untuk angka pertumbuhan tertinggi tercapai oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,77%, diikuti Real Estate 8,50%, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 8,25%.

“Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2017 masih didominasi Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, dan Pertanian, kehutanan dan Perikanan dengan Kontribusi masing-masing 19,39%, 19,27%, dan 15,68%, “katanya saat diwawancarai di Palembang, (05/5/2017).

Untuk pendukung utama dari sisi produksi dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11% ia menyampaikan antara lain perdagangan pertambangan dan penggalian industri pengelolaha dan kontruksi.

“Sementara dari sisi pengeluaran itu komsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik dan ekspor luar negeri,” katanya.

Lebih lanjut,  secara ringkas ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di triwulan satu 2017 yang angkanya mencapai 5,11% yang cukup tinggi Sumatera di peringkat keempat dibandingkan Provinsi yang ada di Indonesia.

“Angka di 5,11% terutama di dukung oleh beberapa sektor yang terjadi di sektor transportasi dan pergudangan ekspor impor yang sangat tinggi pertumbuhannya,” urainya.

Tambahnya, dari pertumbuhan 5,11% itu ternyata pihaknya juga telah mencatat bahwa pembagian dapat diciptakan selama triwulan satu tahun 2017 ini telah mencapai 92 T yang artinya kalau APBD provinsi sekitar 6-7T digabung dengan APBD Kabupaten/Kota mungkin tambahan sekitar 30 T.

“Berarti pembagian pembangunan yang diciptakan juga disumbangkan oleh pelaku ekonomi swasta dan masyarakat lainnya dan juga ada dana-dana APBN, dekon dan DAu itu yang,” tutupnya. (juniara)

Artikel Terkait