PALEMBANG — Tidak hanya dikebut mengenai pembangunan venue, persiapan pelaksanaan even internasional Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang juga terus masih diganjal permasalahan dana serta administrasi yang juga belum tuntas.

Sekretaris Menpora, Gatot S Dewa Broto menyebut bahwa pihaknya kini tengah menunggu proses pencairan dana sebesar Rp 500 Miliar dari Kemenpora ke Inasgoc. “Jadi tanggal 9 februari yang kami rapat dan pak Erick Thohir (Presiden Inasgoc) sudah memerintahkan anggaran bisa diturunkan asal 2 syarat terpenuhi. Pertama penetapan Inasgoc sebagai satuan kerja tersendiri dan ini sudah dikeluarkan oleh Wamen Keuangan, sehingga nanti uang tidak dibelokkan ke Kemenpora dan langsung dari Kemenkue, lalu yang kedua Perpres yang menyangkut pengadaan barang dan jasa sudah jadi. Insha Allah dalam 2 minggu semua sudah selesai, kemarin sudah diparaf oleh beberapa menteri dan tinggal ditandatangi oleh Presiden, pemerintah sudah menggaransi akan membantu sepenuhnya,” bebernya.

Menurutnya, untuk Perpres baru memang ada perbedaan dengan Kepres No 12 tahun 2015 dan Kepres No 22 tahun 2015. Perpres ini memungkinkan agar panitia penyelenggaraan Asian Games melakukan lelang pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara langsung.

Selama ini, dalam hal lelang barang dan jasa menggunakan Perpres No 54 tentang pengadaan barang dan jasa. “Sekarang menjadi draft. Jumat lalu draft Perpres itu sudah di meja LKPP setelah sebelumnya selesai diteken Menteri Kepemudaan dan Olahraga. Nanti dari LKPP ke Kemenkeu, Perhubungan dan naik ke Presiden,” jelasnya.

Gatot menjelaskan, adanya penunjukkan langsung tersebut bukan berarti tidak menggunakan prosedur seperti biasa. Melainkan ada sejumlah filter seperti Kejagung, BPKP dan LKPP.

“Sekarang Perpres itu sudah mendapat paraf dari Menpora, PU Pera, Jaksa Agung, BPKP. Kalau ini tidak dilakukan dengan penunjukkan secara langsung maka kami akan panik, misal anggaran baru turun 2018, waktu terus berjalan, lelang harus tetap jalan. Kalau ini sudah ditandatangani. Akhir Februari lalu sudah ada surat keluar dari Wamenkeu. Anggaran yang ada turun tidak perlu dibelokkan ke Kemenpora, namun langsung ke Inasgoc. Inasgoc ini

Selain itu juga akan dibahas Inpres. Inpres tersebut perubahannya mengenai PU Pera akan diperluas kewenangannya, dan sebagainya.

Ia menjelaskan, ada beberapa venue yang belum jelas siapa penanggungjawab pembangunan dan renovasinya. Seperti GBK dilakukan oleh PU Pera, Jakabaring oleh Pemda Sumsel dan PU Pera sebagian.

“Di Jakarta ada yang belum miliki kejelasan. Bapak Presiden sudah putuskan Layar dan Jetski di Ancol. Ada kemungkinan yang tadinya sempet muncul yang akan dipertandingkan di BSD,” jelasnya.

Poinnya akan ditindaklanjuti Ratas, yakni revisi dari Inpres. Diakuinya, PU Pera harus keluar (bertanggungjawab) dari GBK, juga harus menyelesaikan pembahasan mengenai renovasi di Bojonegoro, panjat tebing di Lubuklinggau. (dedi)

Artikel Terkait