PALI — Pasca meninggalnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI Marta Dinata MS,Rabu (3/8) lalu, sampai sekarang lembaga perwakilan rakyat tersebut belum juga ada gantinya.

Untuk menentukan pengganti Martadina MS (alm) yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus melalui beberapa tahapan, menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD PDI-P) Sumsel, Giri Ramanda Kiemas, wewenang tersebut akan ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P.

“Terlebih dahulu DPP akan menentukan Pelaksana Harian (PLH) Ketua DPC, karena almarhum juga sebelumnya adalah Ketua DPC. Kemudian PLH DPC PALI akan mengusulkan 2 nama ke DPP partai,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel itu.

Selanjutnya tambah Giri, DPP akan memanggil kedua calon yang diusulkan itu, baru kemudian memutuskan, siapa yang akan direkomendasikan sebagai Ketua DPRD PALI.

“Saat ini kita masih menunggu DPP menentukan siapa yang akan menjadi PLH DPC PDI-P Kabupaten PALI serta menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan anggota Dewan PALI,” tambahnya.

Sementara itu ketua KPU PALI H. Hasyim mengatakan untuk mengisi kekosongan anggota DPRD, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus terlebih dahulu mengajukan surat pemberhentian ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau gubernur melalui Sekwan.

“Partai (PDI-P) melakukan rapat dan mengusulkan pemberhentian ke DPRD, kemudian DPRD atau Sekretaris Dewan (Sekwan) meneruskan kepada Bupati, dan dikirim ke Gubernur serta ke Kemendagri,” kata Hasyim, Selasa (9/8).

Setelah mendapat surat pemberhentian dari Kemendagri, lanjut Hasyim. DPRD diberi waktu  5 hari untuk mengajukan atau meminta nama calon anggota DPRD PALI dari partai yang bersangkutan  ke KPU PALI, berdasarkan PKPU nomor 22 tahun 2010 selanjutnya di sempurnakan PKPU nomor 1 dan nomor 2 tahun 2016 tentang Pemilu di luar asumsi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 7 tahun 2016.

“Setelah ada surat pemberhentian, DPRD mengajukan nama calon anggota DPRD PALI dari PDI-P, kemudian KPU memverifikasi kelengkapan dan syarat lainnya, berdasarkan PKPU, karena PALI dari Daerah Otonomi Baru(DOB), jadi kami meminta data dari KPU induk (Muaraenim) untuk kelengkapan data tersebut, selanjutnya  nama calon anggota DPRD tersebut kami sampaikan ke DPRD sekaligus penentuan pelantikan diserahkan ke Dewan juga,” bebernya.

Lebih lanjut Hasyim menjelaskan bahwa PDI-P mendapatkan 3 kursi di DPRD PALI,nomor urut 4 perolehan suara terbanyak berpeluang untuk menggantikan anggota DPRD yang diberhentikan.

“PDI-P mendapatkan 3 kursi, berdasarkan PKPU, nomor urut perolehan suara selanjutnya berpeluang menduduki kursi DPRD, itupun, jika yang bersangkutan tidak ada masalah baik di partai maupun lainnya,” pungkasnya. (yudhi)

RelatedPost