PALEMBANG — The Sustainable Trade Initiative (IDH) Indonesia mengapresiasi provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung hasil komoditas yang medukung pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator project IDH Indonesia, Desi Kusuma Dewi. Menurutnya, pemprov Sumsel salah satu provinsi pertama yang menginisiasi pembangunan hijau berkelanjutan atau green growth sustainable karena sangat jarang dilakukan oleh pemerintah lain.

“Sangat penting menjaga daerah aliran sungai (DAS) karena jika terganggu juga berdampak juga pada komoditi yang ada dan berkaitan dan berpengaruh dengan perekonomian rakyat,” ujarnya.

Selain itu, untuk green growth dikatakan Desi perlunya dibuat peraturan daerah (perda) sebagai bahan acuan, payung hukum dan referensi serta tolak ukur untuk mengetahui apa yang telah dan belum dicapai.

Ditargetkan, rencana pembangunan hijau selesai padah akhir tahun 2016 sehingga diharapkan perda untuk green growth bisa dibuat pada tahun 2017.

Apalagi, sambung Desi, Sumsel menjadi provinsi penghasil komoditas, seperti Karet, Sawit dan Pulp terbesar, oleh karena bitu perlu adanya perda komoditas yang berkelanjutan.

“Nanti kabupaten OKI akan membangun Pupl and Paper terbesar di Asia ini tentu saja akan membawa Sumsel lebih maju denga komoditas terbesa. Nah ini kesempatan bagi Sumsel menjadikan provinsi sebagai lumbung komoditas dan sebagai bahan acuan serta payung hukumnya diperlukan perda yang menaunginya,” jelasnya.

Sementara, Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang pembangunan, Ucok Hidayat mengatakan nantinya akan ada pendampungan yang dilakukan oleh pemprov Sumsel untuk membuat perda mengenai pembangunan hijau berkelanjutan.

“Pemerintah siap untuk membuat perda tersebut, apalagi kita didukung dan mendapatkan perhatian oleh semua pihak khususnya IDH dan forum DAS Sumsel,” singkatnya. (juniara)

RelatedPost