PALEMBANG — Pemerintah provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan sinergisitas kabupaten kota untuk menyambut pilkada serentak pada 2018 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk penghematan anggaran pilkada, mengingat anggaran yang didapatkan dari pemerintah pusat mengalami efesiensi.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Djoko Imam Santosa mengatakan saat ini pemprov Sumsel tengah melakukan kajian terhadap anggaran pilkada yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Sumsel.

“Misalnya nanti di Pilkada serentak 2018 mendatang mana yang bisa digabungkan kemungkinan akan digabung sehingga kita bisa lebih berhemat (anggaran) tetapi untuk mengindikasikan anggaran tersebut bisa saja dicairkan seluruhnya atau bisa dikuangi mengingat Pemprov Sumsel saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran, ” ujarnya pada awak media, Jumat (07/04).

Lebih lanjut, untuk kemampuan pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran dana Pilkada Serentak 2018, Joko mengatakan dirinya belum dapat memastikan berapa kisaran jumlahnya. Tetapi menurutnya untuk anggaran Pilkada tersebut kemungkinan akan dialokasikan oleh Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada serentak.

“Saya tidak hafal angkanya, kita juga masih menghitung. Kemungkinan Pemprov 40 Persen, Kabupaten/Kota 60 persen, ” kata dia.

Oleh karena itu, Joko mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat Koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan Pilkada serentak sebagai upaya bersama untuk efisiensi penggunaan anggaran termasuk membahas dana sharing dari Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada.

“Sedang kita susun, intinya kita akan mengupayakan bagaimana Pilkada serentak ini benar-benar dilakukan secara serentak. Karena kembali lagi ke tujuan awal diselenggarakannya Pilkada serentak oleh Pemerintah Pusat adalah untuk mengefisiensi penggunaan anggaran, ” tukasnya. (juniara)

Artikel Terkait