PALEMBANG¬†— Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum pemerintah provinsi Sumatera Selatan (pemprov Sumsel), Joko Imam Santoso secara resmi membuka bimbingan teknis pemeliharaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan pemerintah kabupaten/kota se- Sumsel tahun 2016, di Auditorium Graha Bina Praja, Rabu (21/9).

Joko mengatakan, hasil pemutahiran data kependudukan tersebut dapat digunakan oleh Kementrian Dalam Negeri mengolah data penduduk. “Jumlah gerak mutasi secara khusus ini berapa usia berapa ada di wilayah desa diwilayah merucut naik ke kecamatan naik ke kabupaten kota dan naik ke provinsi,” jelasnya.
Selain itu, masih kata dia, gerak mutasi sensus akan dilakukan sebagai pengujian secara statisti tetap dan hal tersebut dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS). Pemutakhiran data juga bisa digunakan untuk pilkada dan pembangunan perencanaan pembangunan.

“Misal, kita kalau ingin membuat suatu perencanaan pengembangan hotel atau bangun apa saja, pasti kita membutuhkan berapa jumlah penduduknya, jumlah pengusahanya, berapa pelaku pasarnya, wanitanya, jumlah anak-anak itu yang menjadi data yang sangat solid sangat dibutuhkan untuk perencanaaan apapun. Makanya data ini harus akurat, lebih – lebih untuk pemilukada,” urainya.

Hingga saat ini, diungkapkan Joko, provinsi Sumsel jumlah penduduknya berkisar delapan juta lebih dan yang belum mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) itu ada sekitar 1 juta dari 5,8 juta penduduk yang telah mempunyai KTP,

“Masih ada 1,1 juta terkendala sehingga
inilah salah satu tujuan dari pemutakhiran data sampai mereka (penduduk) 1,1 juta ini menyebar keseluruh kabupaten /kota termaksud kota Palembang. Dari buktinya kita sudah mempunyai angkanya, kita optimis bisa segera diselesaikan dengan cara jemput bola serta berlomba dengan daerah lain, Sumsel kita harapkan cepat selesai,” tutup Joko. (juniara)

RelatedPost