PALEMBANG — Total Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sumstera Selatan (Sumsel)  saat ini ada 139 berkurang dari sebelumnya 359  IUP. Berkurangnya IUP yang diterbitkan dikarenakan dari Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 43.

Robert Heri Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel saat menjadi narasumber The 4th Miner – Mining Conference di Novotel Palembang, Rabu (22/03), menjelaskan berdasarkan hal tersebut gubernur Sumsel mengevaluasi IUP seluruh kabupaten/kota.

“Hasil evaluasi macam-macam ada yang tumpang tindih, kemudian terbitnya tidak benar, tidak memenuhi kewajiban sepertu membayar pajak, juga ada yang sudah berakhir tapi tidak memperpanjang,” jelas Robert.

Menurutnya, permasalahan IUP tersebut tersebar di hampir semua kabupaten/kota Sumsel. Seiring dengan membaiknya harga mineral batubara maka permohonan diterbitkannya IUP akan kembali banyak.

“Sangat optimis permintaan penerbitan IUP akan banyak, dengan harga sekarang pasti lebih optimis. Sekarang index sudah 80 an jadi naiknya dari tahun lalu sudah naik 80 persen lebih,” optimisnya.

Ditambahkannya, dengan dicabutnya 220 IUP kemungkinan akan diterbitkanksn dari IUP yang dicabut. Namun dari jumlah itu Ia hanya akan menerbitkan 10 persen sampai 20 persennya saja. (juniara)

Artikel Terkait