PALEMBANG — Pasca kunjungan Direksi Oropesa Port Management Pty Ltd dari Australia ke Sumatera Selatan (Sumsel) pertengahan April 2016 ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Port Management Pty Ltd dengan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE).
Penandatanganan berlangsung di Perth, Australia Barat, Selasa (31/5). “Penandatangan dilakukan A Yaniarsyah Hasan Direktur Utama PD PDE dengan Captain Mick Edwards CEO Oropesa Port Management,” kata Leny Maryouri staf khusus Gubernur Sumsel.
Menurut Leny Maryouri penandatangan disaksikan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ade Siswo Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Perth dan  Astrid Vasile Regional Director  Indonesia Diaspora Business Council di Australia.
Leny Maryouri menjelaskan, penandatangan MoU tersebut adalah tindak lanjut program kerjasama yang akan dilakukan antara Pemerintah Australia Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dengan difasilitasi KJRI Perth dan mendapat dukungan Indonesian Diaspora Business Council.
“Setelah MoU ini Oropesa Port Management Pty Ltd yang akan membuat feasibility study atau FS yang mencakup 13 poin yang tertuang dalam kesepakatan,” ujar Leny.
13 poin yang menjadi kesepakatan tersebut adalah 1. Identifikasi kebutuhan untuk Pembangunan Pelabuhan memacu pertumbuhan ekonomi terkait; 2.  Kelayakan Studi Manajemen (termasuk Gantt Chart); 3. Analisis Met Ocean untuk desain pelabuhan / tinjauan manajemen; 4. Analisa risiko lingkungan profiling – aktivitas vs biologi; 5. Definisi ‘Desain Kapal’ untuk kegiatan dan operasi dermaga tertentu.
Yang lainnya, 6. Desain dermaga tertentu untuk operasi kargo. Shore desain struktur untuk sistem penanganan kargo khusus; 7. Desain sistem navigasi dan operasi untuk spesifikasi desain kapal; 8. Desain real estate pelabuhan untuk manajemen logistik kargo terkait; 9. Aliran transportasi dan desain manajemen lalu lintas untuk memaksimalkan jalur logistik; 10. Pelabuhan desain untuk pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam mendukung KEK tersebut.
11. Infrastruktur lunak / pelatihan – Mengidentifikasi keahlian yang diperlukan untuk: membangun, mengoperasikan mengelola, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan Pelabuhan dan KEK. Manajemen, operasi, pemeliharaan, logistik, tenaga kerja (forklift, crane container, stevedores, pengawasan dll); 12. Pemodelan keuangan dan operasional untuk optimasi dan meningkatkan Viabilitas Proyek; dan 13. Transisi Rencana dari Studi Kelayakan untuk Proyek manajemen (kontrol proyek, Administrasi, Manajemen proyek, manajemen Kontraktor, manajemen risiko, manajemen kepatuhan regulator.
“Targetnya  pada 31 Agustus 2016 laporan kemajuan FS akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel dan 31 Agustus 2017 merupakan target paling akhir FS selesai,” kata Leny Maryouri. (dedi)

Artikel Terkait