PALEMBANG — Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pihak terkait lainnya akan segera membahas penetuan tarif angkutan  sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan RI.

Pembahasan tersebut mengenai tarif bermotor umum tidak dalam trayek sesuai amanat Permenhub No 32/2016, yang akan diserahkan kepada daerah di Indonesia untuk mengatur besaran tarif yang akan diberlakukan.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan, untuk menentukan tarif tersebut pemerintah akan melakukan kajian lebih jauh, sehingga pada saat menentukan dan mengeluarkan  tarif, benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dijelaskan orang nomor satu di Sumsel ini, ada beberapa kriteria yang akan diperhatiakan oleh pemerintah sebelum menentukan tarif angkutan umum, yakni memenuhi kriteria sesuai kententuan undang-undang yang berlaku yaitu ketentuan batas atas dan batas bawah, lalu selajutnya adalah yang bisa diakomodir oleh masyarakat.

“ Saya kira beberapa kriteria itu penting diperhatiakan oleh pemerintah sebelum menentukan tarif angkutan umum, yakni memenuhi kriteria sesuai kententuan undang-undang yang berlaku yaitu ketentuan batas atas dan batas bawah, lalu selajutnya adalah yang bisa diakomodir oleh masyarakat,” jelasnya pada awak media, Jumat (24/03).

Ia mengatakan, Memang penentuan tarif pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sesuai amanat Permenhub No 32/2016, diserahkan pada pemerintah daerah. Walaupun sebenarnya revisi aturan tersebut baru akan diberlakukan mulai 1 April. ” Saat ini kita masih godok dengan pihak-pihak terkait seperti Organda dan perusahaan angkutan,” urainya.

Alex menegaskan aturan daerah terkait tarif batas atas dan bawah bakal segera keluar sebelum revisi Permenhub 32/2016 tersebut segera diberlakukan dalam waktu dekat ini. (juniara)

Artikel Terkait