PALEMBANG — Indonesia memiliki kekayaan hasil kelautan yang berlimpah, terbukti pada tahun 2009 Indonesia menjadi negara produsen perikanan dunia setelah negara Cina, Peru dan Amerika Serikat.

Namun, berbanding terbalik dengan kesejahteraan Nelayan di Lapangan. Banyak pembudi daya ikan dan petambak garam di Indonesia mayoritas dalam kondisi miskin, dengan prasarana, sarana minim serta akses pendanaan dan pembiayaan terbatas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pembudi daya perikanan dan petambak garam. Pemerintah membuat satu peraturan, hasilnya dalam rapat Paripurna DPR-RI tahun 2016 disahkan Undang-Undang Nonor (UU) 7 tahun 2016.

Agar UU tersebut bisa diketahui masyarakat luas maka Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan sosialisasi, di Kantor DKP Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Jumat (12/05).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan, Ir. Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan bahwa UU nomor 7 tahun 2016 merupakan payung hukum yang memberikan perlindungan bagi Nelayan yang sangat penting disosialisasikan hingga lapisan terbawah agar masyarakat paham dan tidak tersandung kasus hukum.

“Oleh karena itu kita menghimbau untuk semua pihak berpartisipasi menyampaikan UU ini, khususnya DPR RI karena kita ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini nelayan. Apalagi Sumsel memiliki banyak potensi ikan baik dari hasil kelautan maupun budidaya,” jelasnya.

Rifky menyebutkan, salah satu point bentuk jaminan perlindungan bagi Nelayan yang tercantum dalam UU nomor 7 tahun 2016 adalah asuransi bagi nelayan. Namun hingga kini asuransi bagi Nelayan yang ada di Indonesia baru terealisasi 55 persen. “Asuransi bagi Nelayan yang meninggal di laut akan mendapatkan bantuan Rp 200 juta,” singkatnya.(juniara)

Artikel Terkait