PALEMBANG¬†— Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin menggelar pertemuan dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam rangka membahas penyelesaian dan solusi pasar Cinde yang sebelumnya dicanangkan akan direvitalisasi, di Griya Agung, Senin (15/8).

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI, Hilmar Farid mengatakan dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk mengkaji secara bersama antara pemprov Sumsel, direktorat pelestarian cagar budaya dan balai pelestarian cagar budaya serta badan arkeolgi untuk menilai aspek historis, sosial, keindahan dan budaya yang terdapat di pasar Cinde

“Dari hasil kajian inilah yang menjadi landasan bagi kita untuk mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Ditargetkan Hilmar Farid, kajian terhadap pasar Cinde akan selesai dalam tahun ini. “Tim akan segera dibentuk, nggak akan memakan waktu lama karena wilayahnya nggak terlalu besar, ditambah kajian tentang struktur bangunan sudah dibuat, yang paling kita melihat dari aspek historis, sosial dan ekonomi,” ungkapnya.

Ia mengharapkan, pelestarian cagar budaya ini tetap terjaga tetapi pembangunan dan pengembangan industri pariwisata juga tetap berjalan.

Dijelaskan Hilmar Farid, Kalau penetapan cagar budaya bukan tidak bisa dimanfaatkan karna pelestarian tersebut terdiri dari tiga hal yakni yang pertama perlindungan agar tidak dirusak, dibongkar dan dihancurkan.
Sedangkan yang kedua bisa dikembangkan tanpa mengubah secara mendasar struktur tetapi kalau fungsi boleh karena itu aspek pemanfaatan. Yang ketiga merupakan hal terpenting seperti tertuang dalam UU nomor 11 tahun 2010 jelas bahwa pelestarian juga hendaknya terarah pada kesejahteraan masyarakat.

“Kajian itu saya kira akan sangat menentukan keputusan gimana caranya mempertemukan kedua kepentingan pemanfaatan untuk kesejahteraan dan kepentingan untuk melestarikan cagar budaya,” tutupnya.

Terpisah, Arkeolog Sumsel Retno Purwati mengatakan pihaknya sudah lama menanti hal tersebut. “Inilah yang kita harapkan yaitu adanya diskusi dengan pemerintah dan pihak pengembang, tidak berjalan sendiri- sendiri, jadi nantinya akan ada titik temu yang dihasilkan,” ungkapnya.

Ditambahkan Purwati, untuk mengubah fungsi memang boleh tetapi harus dikompromikan terlebih dahulu. “Merubah fungsi boleh dengan indikasi tidak merubah bentuk, paling tidak luarnya kemudian juga ciri khasnya tetap dipertahankan,” tutupnya. (juniara).

RelatedPost