PALEMBANG – Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur jumlah angkutan online. Karena itu, Dinas Perhubungan Sumsel berencana melakukan pembatasan, termasuk memberikan stiker khusus pada angkutan online.

Hal ini diungkapkan Kasi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sumsel, Fansyuri. Dia mengatakan terdapat empat hal penting pada revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 yang mengatur mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

“Bakal ada peraturan daerah mengatur angkutan online di Sumsel, bentuknya Peraturan Gubernur (Pergub). Revisi Permenhub menyebutkan pemerintah daerah (Gubernur) memiliki kewenangan mengatur keberadaan angkutan online yang disesuaikan dengan kondisi daerah,” jelasnya, Selasa (04/04).

Revisi atas peraturan tersebut juga bertujuan menciptakan iklim bisnis transportasi masyarakat lebih sehat. Salah satu revisinya, memberikan kewenangan pada pemerintah daerah menentukan jumlah angkutan online yang beroperasi.

“Formula biaya langsung dan tak langsung disesuaikan dengan kondisi kita, karena ada ketentuan yang berbeda disetiap daerah misal, biaya sparepart disetiap daerah yang itemnya berbeda antara taksi online dan konvensional,” jelas Fansyuri.

Ditargetkannya , satu bulan kedepan peraturan terus sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga setelah adanya revisi undang-undang pemerintah dapr mengatur regulasi angkutan publik secara online.

Dalam pengaturan angkutan online akan disesuaikan dengan perhitungan titik jenuh angkutan dan trafic lalu lintas dimana angkutan tersebut beroperasi. Perhitungan itu, juga akan menentukan besaran tarif atas dan tarif bawah yang berlaku pada operasional angkutan online di daerah,

“Pembatasan ini juga akan mengatur keberadaan angkutannya, misalnya taksi online dipasang stiker khusus. Pemasangan stiker khusus ini, menandatakan jika kendaraan bersangkutan merupakan angkutan penumpang,” kata dia.

Rencana pembatasan jumlah angkutan online, juga mengikat tarif yang berlaku. Nanti, kata ia, angkutan online, seperti taxsi akan ditentukan dengan argo pada angkutan konvensional. Sehingga tidak terjadi perbedaan yang cukup besar, terhadap tarif yang berlaku pada angkutan online.

“Selain tarif bisa dicek online, juga disesuaikan dengan‎ argo yang berlaku. Tak hanya itu, pemerintah akan menerapkan aturan lainnya, seperti tarif atas bawah serta perizinan usahannya,”kata dia.

Menurut ia, pengaturan yang dilakukan pemerintah daerah akan meminimalisir kecemburuan pada angkutan konvensional. Penentuan tarif nantinya tidak akan berbeda jauh dengan angkutan konvensional. Bisa saja, taksi online masih bernomor kendaraan (nopol) hitan, namun akan diberi tanda khusus pada angkutan online nantinya,

“Saat ini peraturan dalam tahap uji publik ketiga dan Dishub masih menunggu peraturan dan dasar hukumnya,”ungkap Fansyuri.

Ia juga mengatakan Dinas Perhubungan Sumsel belum pernah melakukan pendataan terhadap angkutan online. Akan tetapi setelah melakukan dengar pendapat dengan pihak organda dan pihak terkait lainnya, baru diketahui mengenai persebaran dan perubahan peraturan yang angkutan online tersebut. (Juniara)

Artikel Terkait