PALEMBANG — Asisten 1 Setda pemerintahan provinsi Sumamtera Selatan, Ikhwanuddin SSos MSi mengatakan proses Plt Bupati Banyuasin baru akan dilaksanakan setelah Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian masuk register persidangan.

Saat ini Wakil Bupati Banyuasin Ir SA Supriyono ditunjuk sebagai Plh Bupati untuk menggantikan posisi Bupati.

“Nunggu saudara Yan Anton Ferdian kalau sudah masuk register persidangan, barulah diproses untuk Plt Bupati. Nantinya kan ada SK Mendagri,” ungkap

Ikhwanuddin menjelaskan sebetulnya posisi Plh Bupati yang disandang Ir SA Supriyono cukup memiliki kewenangan termasuk untuk pengesahan RAPBD 2017.

“Boleh (punya kewenangan). Apalagi ini ada surat dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, jadi Plh diberi kewenangan. Hanya untuk hal tertentu, Plh Bupati harus konsultasi dengan Gubernur. Pemerintahan di Banyuasin bisa tetap jalan,” jelas Ikhwanuddin.

Menurut mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumsel, di dalam UU No 9 Tahun 2016 tentang Kepala Daerah dinyatakan bahwa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka yang tersangkut pidana dan ditahan tidak boleh lagi menjalankan tugasnya selaku kepala daerah.

Pasal selanjutnya, menyatakan tugas dan kewajiban kepala daerah selanjutnya dipegang wakilnya selaku Plh. (juniara)

RelatedPost