PALEMBANG — Meski sudah memasuki masa tenggang penyerahan laporan keuangan daerah, ternyata Palembang belum menyerahkan laporanya ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Padahal jadwal penyerahan laporan keuangan daerah ke BPK sudah memasuki masa tenggang waktu yang ditentukan yakni 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir.

Dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan hanya kota Palembang yang belum menyerahkan laporan keuangan kepada pihakBPK Ri sebagai perwakilan provinsi Sumsel.

Kepala BPK wilayah Sumsel, Maman Abdurahman, saat Penyerahan Laporan Keuangan Daerah di kantor BPK, Jumat (31/03) mengatakan saat ini baru 13 Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan, seharusnya ada 14 Kabupaten/Kota dan tiga Kabupaten.

“sampai dengan hari ini kota Palembang belum menyerahkan laporannya sementara tealh membatasi akhir, ” ungkap Maman.

Diakui Maman, pihaknya juga tidak mengetahui alasan dibalil keterlambatan Kota Palembang dalam menyerahkan laporan keuangan, karena pihaknya juga hanya sebatas penerima laporan yang diserahkan pemerintah daerah.

“Nantinya DPRD yang menberikan warning langsung ke pihak pemerintah tersebut yang belum menyerahkan laporan, karena BPK itu hanya menerima laporannya keuangannya saja, “ujarnya

Dijelaskan Maman, kertelambatan kota Palembang dalam penyerahan laporan keuangan ke BPK akan berimbas pada APBD yang nantinya juga terhambat.

“Karena dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan membutuhkan waktu yang lama, sementara kita juga ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan sehingga sangat penting laporan tersevut dapat diselasiakn tepat waktu, ” tukasnya. (juniara)

Artikel Terkait