PALEMBANG – Pemerintah provinsi Sumsel telah menganggarkan dana sejumlah Rp 15 miliar untuk 705 guru honorer yang proses administrasinya akan dilakukan terhitung per 1 Oktober 2016.

Namun Plt Sekda Sumsel, Joko Imam Sentosa mengatakan, hingga kini jumlah honorer yang di SK kan oleh kabupaten/kota jumlahnya telah mencapai 3222 guru honorer.

“Untuk honorer yang SK dikeluarkan Kepala Sekolah dan komite akan diserahkan ke Sekolah masing masing untuk pembayarannya,” ujar Joko, Senin (05/06).

Sementara untuk 705 honorer yang sudah tersedia anggarannya mereka sudah tinggal di SK kan karena itu pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi secara teknis ada di Dinas Pendidikan.

Lanjutnya, honorer yang ada di kabupaten/kota bertambah menjadi 3222, untuk itu disiasati dengan dibantu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

“Saya belum tahu apakah mereka sudah di SK Kan atau belum tapi saya berharap ini sudah di SK kan, ini persoalan yang ada diseluruh Indonesia bukan hanya di Sumsel,” katanya.

Joko mengatakan untuk honorer yang 3222 memang sudah ada aturan atau regulasi yang sudah sejak lama tidak boleh lagi mengangkat honorer. Kalau masih mengangkat itu menjadi tanggung jawab sekolahnya sendiri, SKPD/OPD nya sendiri pada prinsipnya tidak dibenarkan mengangkat honorer di Pemda.

“Kalaupun masih ada pengangkatan honorer itu merupakan sisa-sisa yang lama dan menjadi tanggung jawab SKPD/OPD.

Aturan tidak boleh mengangkat honorer sudah lama sejak lima tahun yang lalu, untuk honorer yang sudah 15 atau 20 tahun akan diangkat Secara berproses melalui tes, ada yang diterima ada yang tidak,” jelasnya.

Disampaikannya, saat ini sampai tahun 2020 belum ada rekruitmen PNS. “kita sudah empat tahun ini melakukan moratorium karena secara nasional kita masuh kelebihan PNS,” tutupnya.

Artikel Terkait