PALEMBANG — Pemerintah pusat kembali melakukan efiensi anggaran dengan menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 169 Provinsi dan Kota. Salah satunya provinsi Sumatera Selatan juga terdampak.

Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman mengungkapkan, penundaan DAU untuk Sumsel berkisar Rp. 194 miliar. “Artinya penundaan itu bisa dibayar tahun ini kalau tax amnesty (TA) itu masuk sesuai target, kalau tidak itu akan dibayar di tahun 2017. Demikian juga yang kapubaten-kaupaten karena ini penundaan jadi harus diingat, berarti ditunda bukan di pangkas,” tegasnya.

diharapkan, paling tidak hasil dari TA dapat disalurkan di daerah-daerah walaupun belum penuh. “Apa separoh atau berapa persen itu kotmitmen kementrian keuangan,” kata Mukti.

Masih kata dia, untuk kabupaten/kota gaji pokok tentu saja tidak ditunda, tetapi untuk kegiatan rutinnya kemungkinan akan terganggu. Seperti, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang tertunda.

Terkait persoalan hutang terhadap pihak ketiga, Mukti Menjelaskan untuk kegiatan fisik infrastruktur sarana dan.prasarana sudah mulain dibayar tahun ini. “Besaran angkanya sekitar Rp. 500 miliar untuk tahun ini, tapi bukan berarti tidak dibayar. Kalaupun belum bisa dibayar tahun ini dibayar tahun depan,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrasuktur tetap dijalankan kecuali pihak ketiga (kontraktor) meminta pemutusan kontrak. Jika terjadi, maka.pemerintah.akan membayar sesuai persentase yang bisa diselesaikan. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada pihak ketiga melakukan pemutusan kontrak karena kontraktor yakin bahwa pemerintah akan membayar hal tersebut. “Kita anggarkan di tahun 2017 yang belum terbayar,” ungkap Mukti, Optimis.

Meskipun ada penundaan DAU, Mukti menjamin Sumsel tidak akan terjadi defisit, tetapi tentu sajak akan berdampak pada pengurangan pembangunan fisik. Setelah itu, langkah pertama yang akan diambil pemerintah yakni membayar hutang terlebih dahulu, setelahnya akan memprioritaskan proyek-proyek strategis untuk menyambut Asian Games 2018. Seperti, Masjid Raya Sriwijaya.

“Kemudian untuk sistem pembayaran tahun jamak juga menjadi prioritas, artinya nanti pproyek dankegiatan-kegiatan baru itu akan hampir dipastikan sangat drastis menurunnya karena kita harus membayar hutang,” tutupnya. (juniara).

RelatedPost