PALEMBANG — Provinsi Sumatera Selatan saat ini tengah masif melakukan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh pemerintah pusat dengan menghibahkan anggaran sebesar Rp 68 Triliun.

Oleg karena itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) provinsi Sumsel ikut ambil peran dalam peningkatan kualifikasi dan kinerja dari pelaku usaha jasa konstruksi, diantaranya melakukan sertifikasi, mediasi, konsolidasi dan abitrase

Ketua LPJK Sumsel, Iwan Riadi mengatakan perkembangan dunia konstruksi di Sumsel sangatlah tinggi, namun jika tidak disikapi dengan baik maka hasilnya juga tidak akan baik.

“Oleh karena itu LPJK hadir untuk menjadi wadah pengawasan dan kontrol terhadap pembangunan konstruksi di Sumsel, apalagi dalam rangka Asian Games 2018 kita akan mendukung penuh,” ungkapnya.

Iwan menyebutkan, selama ini bidang konstruksi Sumsel masih banyak dikuasai oleh orang luar sehingga jasa konstruksi di yang ada di Sumsel hanyan menjadi penonton. “LPJK mau membuat jasa konstruksi meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar bisa turut andil melakukan jasa konstruksi karena jika orang luar yang melakukannya maka PAD kita juga menurun,” urainya.

Lebih lanjut Iwan mengatakan LPJK Sumsel akan menggandeng dan memberdayakan perguruan tinggi, lembaga riset dan alumni freshgraduate dari sekolah kejuruan atau perguruan tinggi untuk diberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian.

“Dengan adanya pelatihan, tenaga jasa konstruksi yang bersertifikasi di Sumsel bisa meningkatkan, target kita dari tiga ribu yang ada saat ini kedepannya bisa mencapai 15 ribu,” kata dia pada awak media saat menggelar jumpa pers, Jumat (24/03).

Ditambahkannya, LPJK Sumsel juga lebih memfokuskan pada pengawasan seluruh proyek jasa konstruksi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, jadi jika ada kesalahan konstruksi maka LPJK akan mengambil sikap.

“Seperti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api kalau bisa kita dilibatkan, jangan sampai orang luar lagi masuk disitu karena PAD pasti berkurang,” harapnya. (juniara)

Artikel Terkait