PALEMBANG — BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (31/5) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Bupati/ Walikota dan Ketua DPRD kabupaten dan Kota Se-Sumsel.
Penyerahan LKPD diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan provinsi Sumsel I Gede Kastawa. Pada kesempatan itu BPK juga memberikan predikat pada masing-masing kabupaten/kota penerima LKPD.
Dari LKPD yang diterima BPK sampai 31 Maret 2016 ada 16 pemerintah kabupaten dan kota yang menyerahkan. Satu kabupaten yaitu Musi Rawas Utara (Muratara) baru menyerahkan pada 12 April 2016.
Menurut I Gede Kastawa, dari 16 kabupaten dan kota yang menyerahkan LKPD ada 12 daerah yang mperoleh opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dan  empat derah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.
Kabupaten dan kota yang memperoleh WTP adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
“Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun lalu memperoleh opini WDP, tahun ini naik menjadi WTP. Selamat  untuk Ogan Komering Ulu. Daerah yang belum mendapat opini WTP tahun ini, kami juga mengapresiasi usaha dalam menyusun laporan” kata Gede Kastawa.
Kabupaten yang memperoleh opini WDP adalah Kabupaten Pali tahun  opininya disclaimer atau tidak mempunyai pendapat. Sementara Kabupaten Ogan Ilir tadinya WTP turun menjadi WDP, daerah lain yang turun oponinya adalah Kabupaten Musi Rawas. Untuk Kabupaten Empat Lawang tetap dengan opini WDP.
“Ada empat permasalahan yang hampir dialami semua pemerintah daerah yakni pertama walaupun WTP telah diberikan belum tentu clear and clean mudah-mudahan tahun depan tidak ada permasalahan,” ujar Kepala BPK-RI Perwakilan provinsi Sumsel I Gede Kastawa.
Gede Kastawa menjelaskan, pelaporan keuangan tahun 2015 untuk pertama kalinya menggunakan sistem Acrual Basis, karena pada tahun sebelumnya menggunakan Cash Basis.
“Dengan penerapan acrual basis maka aset akan lebih rinci, karena ada penyesuaian terhadap aset. Misalnya pembangunan gedung, saat pembangunan seharga Rp100 sampai saat ini tetap 100, maka dengan acrual akan disesuaikan.dengan keadaan sekarang,” katanya. (tari)

Artikel Terkait