PALEMBANG — Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir tim Panja Penerimaan Negara sejumlah 13 Anggota berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan.(Palembang, 21/04/2017) Agenda kunjungan kerja ini untuk mendengarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Selatan mengenai penerimaan Negara dari sektor pajak, bea dan cukai, penyerapan APBN, serta kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.

????????????????????????????????????

(sumber foto: Pemprov Sumsel)

Selain itu Tim Komisi XI DPR RI juga mengharapkan masukan serta perbaikan dari unit-unit terkait untuk peningkatan kinerja ke depan yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Acara yang diselenggarakan di Aula Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, Jl. Tasik, Kambang Iwak Palembang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, serta seluruh perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (DJP Sumsel Babel) M. Ismiransyah M. Zain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan (DJBC Sumbagsel) M. Aflah Farobi, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung (DJKN Sumsel, Jambi dan Babel) Anugrah Komara, Direktur Pelaksana V Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bonifacius Prasetyo,  sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs. Joko Imam Santoso.

Seperti yang dijelaskan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, penerimaan Negara dari pendapatan perpajakan merupakan pendapatan terbesar pertama dari total penerimaan Negara. Oleh karena Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan secara khusus permasalahan serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Ismiransyah Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel menjelaskan bahwa pendapatan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Sumsel Babel mencapai 91,84% di tahun 2016 silam, hal ini disebabkan karena wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung masih bertumpu pada nilai jual komoditas seperti karet, sawit, timah dan batubara yang pada tahun 2016 lalu mengalami penurunan signifikan. Kenaikan harga komoditas pada triwulan pertama tahun 2017 memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga pada akhirnya juga akan menumbuhkan pendapatan pajak. Usulan penambahan pegawai pajak juga mencuat dalam kesempatan tersebut, hal ini sesuai dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat.

“triwulan pertama harga komoditi sudah membaik, semoga ekonomi bertumbuh dan pembayaran pajak meningkat,” tegas Ismiransyah.

M. Aflah Farobi Kepala Kanwil DJBC Sumbagsel, mengatakan bahwa secara total realisasi penerimaan dari bea dan cukai mencapai target 107,07% hanya dari cukai saja yang masih di angka 71,05% dari target Rp. 4,04 Milyar. DJBC terus melakukan inovasi untuk mengurangi Dwelling time serta pada pos-pos tertentu sudah diterapkan aplikasi sehingga dimungkinkan untuk mengurangi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM).

“dengan adanya Autogate system diharapkan tidak perlu lagi ada pegawai bea cukai di setiap pintu gerbang,” ujar Aflah.

Bonifacius Prasetyo pada kesempatan ini menjelaskan bahwa LPEI bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong Program Ekspor Nasional. Kapasitas LPEI dalam pembiayaan kredit ekspor adalah 1/10 dari bank Nasional. LPEI sendiri belum memiliki kantor perwakilan di Sumatera Selatan, LPEI sedang dikaji untuk membuat kantor perwakilan di Sumatera Selatan.

Ketika proses audiensi berjalan, perwakilan dari Provinsi Sumsel mengeluhkan tentang pajak yang dibayarkan oleh kontraktor terkait pegawai yang bekerja di wilayah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan khususnya Palembang sedang melakukan berbagai pembangunan, seperti Light Rail Transit (LRT), Jembatan Musi 4 dan 6, Tol Lintas Sumatera, dan pembangunan venue Asian Games.

“SDM untuk membangun tersebut berasal dari Sumatera Selatan tapi pajak penghasilannya masuk ke Jakarta karena perusahaannya terdaftar di Jakarta,” ungkap Joko.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafiz Tohir menganggap permasalahan ini adalah masalah administratif yang perlu segera di lakukan perbaikan. Sebab kata dia, keluhan ini bukan saja datang dari pemprov Sumsel namun semua provinsi ketika komisi XI melakukan kunjungan kerja.

 “Makanya setelah masa reses ini berakhir, kami akan memulai melakukan perumusan kitab undang-undang administrasi perpajakan yang salah satu isinya menyangkut hal tersebut,” kata Hafiz usai kunjungan kerja ke DJP Sumsel dan Babel.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman menegaskan komitmen DPR RI untuk memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dalam rangka memenuhi target penerimaan Negara. Usulan dan masukan terkait permasalahan di lapangan akan menjadi bagian dari perumusan kitab Undang-Undang administrasi perpajakan.

Acara kemudian ditutup dengan serah terima cinderamata antara Ken Dwijugiasteadi dengan Achmad Hafisz Tohir mewakili Komisi XI DPR RI, serta kemudian foto bersama. (rill)

Artikel Terkait