PALEMBANG — Kota Palembang menjadi kota pertama dan percobaan bagi 16 kabupaten/kota dilainnya untuk pembayaran kepada penerima bantuan program keluarga Harapan (PKH).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Sumsel, Apriyadi usai membuka rapat Koordinasi PKH Tingkat Provinsi Sumsel di Hotel Grand Zuri, Jumat (28/10). Menurutnya, setelah dilaunchingnya E- Waroeng oleh Menteri Sosial beberapa waktu lalu maka Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) maka untuk pembayaran secara non tunai akan di mulai dari Kota Palembang

Dijelaskannya, untuk pelaksanaan pembayaran non tunai tersebut Dinas Sosial Sumsel akan bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dinas Sosial akan menyiapkan masyarakatnya sedangkan BRI akan menyiapkan transaksi elektroniknya.

“Kami akan koordinasi dengan BRI bagaimana sistim pelaksanaan pembayaran non tunai yang dilaksanakan di kota Palembang,” kata Apriyadi.

Dirinya telah meminta kepada BRI untuk paparan mengingat jumlah yang akan dibayarkan kepada 22.000 keluarga penerima bantuan. Untuk kabupaten/kota lain di Sumsel masih menggunakan sistim tunai dengan pengambilan di Kantor Pos.

“Untuk kabupaten/kota akan dilihat dahulu sejauh mana keberhasilan di Kota Palembang. Kalau sukses, kita akan penetrasi ke kabupaten/kota dan juga akan berkoordinasi dengan BRI sejauh mana kesiapan mereka,” jelasnya.

Ditambahkan Apriyadi, pada tahun 2016 Sumsel akan mendapat 98.000 tambahan penerima baru. Ia berharap BRI dapat mengintegrasikan kartu yang dipegang penerima PKH dengan sistem yang di punyai oleh BRI, jika kartu akan diganti ia akan melihat bagaimana prosesnya nanti.

“Tambahan bantuan baru yang akan kita terima nilainya cukup besar. Kalau kita rata-ratakan satu keluarga penerima sebesar Rp2 juta maka dikalikan dengan 98.000 maka akan dapat tambahan Rp196 miliar,” tutupnya. (juniara)

RelatedPost